Pengaturan Reklamasi di Perpres Tata Ruang Dinilai Tabrakan dengan UU

Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah melampaui kewenangannya karena mengatur kawasan perairan 0-12 mil di Teluk Jakarta.
Dimas Jarot Bayu
21 Mei 2020, 19:18
Pengaturan Reklamasi pada Perpres 60 Dinilai Tak Sesuai UU Tata Ruang.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Penampakan pembangunan di Pulau Reklamasi, Jakarta Utara (09/07). Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengkritisi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jabodetabek-Punjur.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengkritisi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Peraturan ini dinilai bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Alasannya, pada Pasal 81 Perpres Nomor 60 Tahun 2020 turut mengatur pembangunan reklamasi untuk Pulau C, D, G, dan N di Teluk Jakarta.

Ada pula rencana pemutihan kawasan Pulau H dengan mengonversinya sebagai perluasan daratan Jakarta sebagaimana tertera dalam Lampiran II pada Peta II-54-25-2 Perpres tersebut.

(Baca: KKP Tetapkan Teluk Benoa Kawasan Konservasi Maritim, Reklamasi Batal)

Advertisement

Lebih lanjut, Pasal 6 Perpres Nomor 60 Tahun 2020 juga menyatakan bahwa tata ruang Jabodetabek-Punjur mencakup kawasan perairan 0-12 mil. Padahal, kawasan tersebut tidaklah diatur melalui UU Tata Ruang. Kawasan perairan 0-12 mil telah diatur melalui UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah melampaui kewenangannya dalam konteks mereka seharusnya tidak bisa mengatur pemanfaatan ruang laut," kata anggota KSTJ dari FIN Indonesia, Marthin Hadiwinata melalui webinar, Kamis (21/5).

Hal senada disampaikan Anggota KSTJ dari LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora. Menurut Nelson, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah melampaui kewenangannya karena mengatur kawasan perairan 0-12 mil di Teluk Jakarta.

Menurut Nelson, kawasan tersebut seharusnya diatur melalui Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Selain itu, pemerintah dapat mengatur kawasan tersebut melalui Rencana Zonasi Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"RZWP3K itu belum disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi ada pertarungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Nelson.

(Baca: PTUN Anulir Keputusan Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H)

Pengaturan reklamasi lewat Perpres Nomor 60 Tahun 2020 pun akhirnya dianggap upaya memuluskan jalannya proyek tersebut. Padahal, proyek reklamasi selama ini banyak menuai kritik masyarakat karena dianggap merugikan lingkungan dan nelayan di pesisir Teluk Jakarta.

Karena itu, KSTJ meminta agar Presiden Joko Widodo dapat mencabut Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tersebut. "Perpres ini menurut catatan kami punya masalah hukum yang mendasar dan fatal. Jokowi harus batalkan Perpres ini," kata anggota KSTJ Parid Ridwanuddin yang juga menjabat sebagai Deputi Sekretaris Jenderal Kiara.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait