Para Ulama Minta Pemerintah Serius dan Tegas Tangani Corona

Aa Gym meminta pemerintah harus kredibel dalam menangani corona. Kredibilitas pemerintah menjadi kunci kepatuhan masyarakat
Dimas Jarot Bayu
22 Mei 2020, 04:32
Dialog dengan Istana, Ulama Kritik Kinerja Pemerintah Tangani Corona.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/aww.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sejumlah ulama memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah terkait penangan Covid-19.

Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar dialog dengan para tokoh agama terkait penanganan virus corona di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah ulama menyampaikan beberapa kritik dan masukan kepada pemerintah agar dapat segera menyelesaikan pandemi corona.

Ustadz Miftah Habiburahman yang akrab disapa Gus Miftah mengharapkan adanya konsistensi kebijakan pemerintah dalam penanganan corona. "Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, termasuk juklak dan juknisnya," kata Gus Miftah sebagaimana dikutip dari rilis KSP, Kamis (21/5).

Senada dengan Gus Miftah, KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym menilai pemerintah harus kredibel dalam menangani corona. Menurut Aa Gym, kredibilitas pemerintah menjadi kunci kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan menilai keseriusan pemerintah menangani corona.

(Baca: Bertambah Hampir Seribu Kasus, Positif Corona RI Tembus 20 Ribu Orang)

Advertisement

Ustadz Yusuf Mansyur menilai pemerintah harus percaya diri, konsisten, dan serius menangani pandemi corona. Sementara itu, Syaikh Ali Jaber menyatakan pemerintah dapat melibatkan para ulama dalam menangani corona.

Sebab, masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menghormati ulama. "Perlu ada komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan ulama sehingga bisa bersinergi," kata Ali.

Ketua Bidang Dakwah MUI KH Cholil Navis menilai sinergi tak hanya bisa dilakukan antara pemerintah dan ulama. Menurutnya, sinergi juga harus dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di sisi lain, masyarakat harus disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan penecegahan corona. "Diperlukan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti anjuran yang disampaikan pemerintah," kata Cholil.

Sementara itu, Ustadz Buchori Muslim mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah sesuai dengan kaidah agama. Demikian juga terkait salat Idul Fitri yang dilakukan di rumah sudah sesuai dengan kaidah syariah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hanya saja, hal itu tidak bisa digeneralisir untuk semua wilayah, terkecuali untuk area dengan zona merah. Selain itu, tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan. 

(Baca: Lapor Covid-19 Terima 370 Aduan Masyarakat Soal Pelanggaran PSBB)

Dengan kritik dan masukan tersebut, para ulama mengatakan siap mendukung setiap putusan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Para ulama ini juga meminta masyarakat untuk mengikuti setiap kebijakan pemerintah sehingga penyebaran corona dapat segera berakhir di Indonesia. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, secara umum kecenderungan angka penyebaran virus corona masih meningkat. Meski demikian, di beberapa daerah ada pula yang  kasusnya mulai menurun. 

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah memiliki tiga strategi. Pertama, dari sektor kesehatan.  Pemerintah menerapkan berbagai pendekatan di antaranya pemberlakuan PSBB, sebagai bagian dari Undang-Undang nomor 6 tentang karantina, yaitu karantina rumah, rumah sakit, wilayah dan PSBB.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan massa.

Strategi kedua terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Untuk itu, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial, kartu sembako, prakerja, bantuan dana desa, serta dana tanggap darurat dari Kementerian Sosial.

Ketiga, terkait perekonomian dan lapangan usaha untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal ini, pemerintah memberikan insentif dan stimulus lainnya.

(Baca: Menag Minta Warga Salat Id di Rumah, Tak Terima Tamu & Takbir Keliling)

Selain itu, pemerintah juga melarang mudik untuk memutus rantai penularan Covid-19. Mobilitas manusia semaksimal mungkin dibatasi dalam skala besar. “Kami berharap para tokoh agama dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi dan pendekatan ini dalam menghadapi pandemi,”

Sekadar informasi, penambahan kasus positif virus corona Covid-19 di Indonesia kembali menyentuh rekor tertinggi pada Kamis (21/5). Bahkan, tambahan kasus positif corona hari ini hampir mencapai 1.000 orang.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, ada tambahan 973 kasus positif yang telah terkonfirmasi hari ini. Dengan demikian, total kasus positif corona di Indonesia menjadi sebanyak 20.162 orang.

Angka ini didapatkan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 219.975 spesimen melalui tes PCR dan TCM. "Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan ini yang tertinggi," kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta.

Yurianto mengatakan, penambahan kasus tertinggi hari ini paling banyak berasal dari Jawa Timur. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, ada tambahan 502 orang yang terinfeksi corona di provinsi tersebut.

Dengan demikian, total kasus positif corona di Jawa Timur hingga hari ini mencapai 2.998 orang. Secara akumulatif, jumlah kasus positif corona di Jawa Timur menempati posisi terbanyak kedua di Indonesia setelah Jakarta yang sebanyak 6.301 orang.

Selain kasus positif corona, Yurianto juga mengumumkan tambahan 263 pasien yang telah sembuh dari corona pada hari ini. Alhasil, jumlah pasien yang sembuh dari corona sebanyak 4.838 orang pada saat ini.

Sementara, ada tambahan 36 orang yang meninggal dunia akibat corona pada hari ini. "Sehingga total menjadi 1.278 orang," kata Yurianto.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait