Serikat Petani Usul Pengalihan Subsidi Sawit Hulu untuk Program BLT

Pandemi Covid-19 telah berdampak cukup besar bagi kehidupan petani tahun ini.
Image title
Oleh Rizky Alika
5 Juni 2020, 21:17
Serikat Petani Usul Pengalihan Subsidi Sawit Hulu untuk Program BLT .
ANTARA FOTO/FB Anggoro
Pekerja mengangkut tandan buah segar kelapa sawit hasil panen. Serikat petani sawit meminta pemerintah mengalihkan subsidi sawit hulu kepada BLT petani terdampak Covid-19.

Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 2,78 triliun untuk program sawit berkelanjutan dan pengembangan sektor hulu sawit. Namun, kalangan petani menilai, subsidi tersebut hanya menguntungkan pelaku usaha sawit kelas kakap serta pengusaha biodiesel.  

Alhasil, Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah membatalkan subsidi dana tersebut dan mengalihkannya ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani sawit.

"Seharunya pemerintah fokus untuk membantu petani sawit hingga akhir tahun dengan mengalokasikan dana tersebut untuk disubsidi lansung ke petani," kata Sekjen SPKS Mansuetus Darto dalam webinar sawit di Jakarta, Jumat (5/6).

(Baca: Petani Kirim Surat Protes ke Sri Mulyani soal Pungutan Ekspor Sawit)

Menurutnya, pelaku industri biodiesel banyak terdiri dari para taipan dan pengusaha besar sebetulnya masih bisa menjalankan bisnis di tengah pandemi Covid-19. Kekayaan para pelaku industri tersebut bahkan menurutnya kurang lebih mencapai 60% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wilmar sebagai salah satu perusahaan yang mengelola program biodiesel, juga dinilai mampu memberikan sumbangan untuk pencegahan Covid-19 senilai Rp 1 triliun.  Adapun pendiri perusahaan ini tercatat memiliki kekayaan sekitar US$ 1,7 miliar pada 2019.

Kondisi berbeda justru dialami para petani. Darto mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak cukup besar bagi kehidupan petani  tahun ini. Oleh karena itu, kelompok ini  membutuhkan BLT dari pemerintah.

Dengah begitu, dana subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diharapkan dapat diberikan lansung kepada petani kelapa sawit melalui pembiayaan industri hilir petani dan UKM Sawit.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara atas gejolak harga pasar ditingkat petani kelapa sawit.

(Baca: Peremajaan Sawit Belum Maksimal, Dana BPDPKS Dipakai untuk Biodiesel)

Berdasarakan keterangan pers BPDPKS, pemerintah memberikan tambahan dana sebesar Rp 2,78 triliun bagi pengembangan di sektor hulu yang mencakup peremajaan, sarana dan prasarana, serta pembinaan sumber daya manusia di sektor sawit.

“Untuk menindaklanjuti bantuan pemerintah, BPDPKS juga menyiapkan regulasi agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai tujuan,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman.

Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bagi petani sawit dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk di antaranya berupa benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen dan pengolahan hasil. Kemudian, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar serta verifikasi atau penelusuran teknis.

Dukungan tersebut bisa disalurkan melalui kelompok tani, koperasi perkebunan, dan kelembagaan pekebun lainnya. Tujuannya untuk memperbaiki sarana dan prasarana tanaman, kebun dan pengelolaannya sesuai dengan teknik budidaya kelapa sawit yang baik.

Selain itu juga untuk meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait