Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun, KSP: Publik Berhak Menilai
Survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasaan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 cenderung menurun. Pihak istana pun menanggapi hasil survei tersebut dan menyebut penilaian ini sebagai hak masyakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, publik berhak menilai kinerja Presiden Jokowi. "Publik berhak menilai dan itu wajar," katanya kepada Katadata, Senin (8/6).
Menurutnya, Jokowi akan tetap bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi. Pemerintah pun menyiapkan manajemen satu data agar data Covid-19 lebih terkini dan akurat.
(Baca: Survei Indikator: Kepuasan Warga Terhadap Kinerja Jokowi Menurun)
Selain itu, pemerintah telah memenuhi target tes massal hingga melebihi 10 ribu tes per hari. Adapun, pelacakan kontak (contact tracing) juga menurutnya sudah dilakukan secara agresif dengan bantuan teknologi informasi.
Ia pun memastikan, instruksi dari presiden wajib dijalankan oleh kementerian teknis. "Tidak boleh ada yang menyimpang dari instruksi tersebut," ujar dia.
Sebelumnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya pada hari Minggu (7/6). Dari hasil pengambilan sampel opini dari responden, kinerja Presiden Joko Widodo menurun tipis pada Mei 2020 dibandingkan Februari 2020.
Survei bertajuk persepsi publik terhadap penanganan Covid-19 digelar pada periode 16-18 Mei 2020 dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun metode wawancara telepon dengan random sampling kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.
