Tjahjo Kumolo Sebut Program Satu Data Kerap Terhambat Ego Sektoral
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan berbagai kendala dalam pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah. Salah satunya, yakni mengenai masih adanya ego sektoral sehingga menyulitkan pemerintah dalam penyusunan satu data nasional.
"Egoisme sektoral masih ada dan data-data yang lebih terpadu perlu kita wujudkan. Sehingga, antara pemerintah pusat dan daerah belum ada satu kata," kata Tjahjo dalam Katadata Forum Virtual Series bertajuk "Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan Dan Inovasi", Senin (22/6).
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah harus dipastikan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, data yang digunakan juga perlu dipastikan tidak mengalami tumpang tindih.
(Baca: Mempercepat Reformasi Birokrasi Lewat Aplikasi Layanan Publik)
Guna mengatasi permasalahan, Tjahjo menilai pemerintah perlu menyusun strategi teknis. Kerja sama dengan sejumlah lembaga penelitian harus dilakukan, seperti dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lembaga penelitian dan pengembangan daerah.
Selain itu, koordinasi pemerintah perlu diperkuat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat. Pemerintah juga perlu menggunakan data yang valid serta tidak tumpang tindih.
