Survei: Mayoritas Masyarakat Mau Terima Politik Uang saat PIlkada

Dimas Jarot Bayu
3 Juli 2020, 07:50
Survei: Mayoritas Masyarakat Mau Terima Politik Uang saat PIlkada.
ANTARA FOTO/Irfan Anshori/wsj.
Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam menunjukkan jadwal lanjutan tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Hasil survei menunjukkan, banyak masyarakat masih mau menerima politik uang saat Pilkada.

Transaksi politik uang masih kerap terjadi di Indonesia. Hasil survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyatakan mayoritas masyarakat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mau menerima uang dari pasangan calon kepala daerah ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Berdasarkan hasil survei, masyarakat di Sumatera yang mau menerima politik uang sebesar 62,95%. Sedangkan di Jawa, masyarakat yang mau menerima politik uang sebesar 60% dan  di Kalimantan, masyarakat yang mau menerima politik uang sebanyak 64,77%.

Advertisement

"Jadi dari mereka yang kita tanyakan, sekitar 60% itu mau menerima politik uang," kata Peneliti Senior SPD Dian Permata dalam diskusi virtual, Kamis (2/7).

Dian mengatakan, kebanyakan masyarakat di ketiga pulau tersebut lebih memilih politik uang dalam bentuk tunai ketimbang barang. Hal ini sebagaimana hasil surveu yang menunjukkan, di Sumatera ada 64,26% masyarakat memilih mendapatkan politik uang dalam bentuk tunai.

(Baca: Dampak Krisis, Bawaslu Prediksi Politik Uang Meningkat saat Pilkada)

Di Jawa, masyarakat yang memilih mendapatkan politik uang dalam bentuk tunai sebanyak 76,14%. Sementara di Kalimantan, ada 67,72% masyarakat yang memilih menerima politik uang dalam bentuk tunai.

"Hampir 64% sampai lebih dari 70% itu mengaku memilih uang. Ini bisa dibayangkan," kata Dian.

Lebih lanjut, dia menyebut mayoritas masyarakat di ketiga pulau tersebut mau menerima politik uang dengan alasan rezeki tidak boleh ditolak. Di Sumatera, masyarakat yang menerima politik uang dengan alasan tersebut sebesar 34,66%.

Sedangkan di Jawa, masyarakat yang menerima politik uang dengan alasan rezeki tidak boleh ditolak sebesar 45,83% dan 36,84% masyarakat di Kalimantan menerima politik uang dengan alasan yang sama. 

Alasan kedua yang paling banyak muncul ketika masyarakat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menerima politik uang karena menganggapnya sebagai pengganti ketika tidak bekerja di hari pencoblosan.

Alasan lain yang juga kerap disampaikan masyarakat di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ketika menerima politik uang karena membutuhkannya untuk menambah keperluan sehari-hari. Ada 16,25% masyarakat di Sumatera mengaku menerima politik uang untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari.

(Baca: KPU Tak Bisa Larang Kampanye Pilkada 2020 Meski Digelar Saat Pandemi)

Sebanyak 9,09% masyarakat di Jawa mengaku menerima politik uang untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Di Kalimantan, ada 9,09% masyarakat yang mau menerima politik uang karena alasan tersebut.

Adapun, SPD menyebut efektivitas politik uang di ketiga pulau tersebut berbeda. Di Sumatera, sekitar 57% masyarakat mengaku akan memilih kandidat jika ditawari politik uang.

Sementara di Jawa, 50% masyarakat yang mau menerima ajakan pemberi politik uang untuk memilihnya dalam Pilkada dan di Kalimantan 60% menjawab pilihan yang sama. 

"Ini problem kita ke depannya. Ini menjadi tugas tambahan bagi Bawaslu atau penyelenggara pemilu dalam mengampanyekan perang terhadap politik uang," kata Dian.

Sekadar informasi, SPD melakukan survei pada medio Januari hingga Maret 2020. Riset dilakukan dengan mewawancarai 440 responden. Adapun, tingkat kesalahan diperkirakan sebesar 4,47% dan tingkat kepercayaan 95%.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement