Jokowi Bakal Bentuk Badan Pengembangan Lumbung Pangan Nasional

Badan ini bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya.
Image title
Oleh Rizky Alika
9 Juli 2020, 20:07
 Jokowi Bakal Bentuk Badan Pengembangan Lumbung Pangan Nasional .
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.
Petani menanam padi di lahan bekas gambut di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (11/6/2020). Pemerintah terus mengembangkan lumbung pangan untuk mendukung ketahanan pangan dari ancaman krisis.

Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai cadangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pengelolaan lumbung pangan tersebut akan dilakukan oleh sebuah badan. 

"Nantinya (food estate) kurang lebih dikelola oleh sebuah badan dan badan ini bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, BUMN, atau skema lainnya," kata dia.

Jokowi pun sudah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sector pengembangan lumbung pangan yang akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Kami juga harap ada dukungan penuh dari Gubernur dan Kepala Bupati," ujar Jokowi di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

(Baca: Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional di Kalteng)

Menurutnya, pembangunan irigasi sudah dilakukan dalam dua pekan terakhir. Pembangunan lahan lumbung pangan tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

Pengembangan kawasan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah akan dilakukan oleh basis korporasi petani. Dengan begitu, pengembangan dapar dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani. Mereka akan terlebih dahulu difasilitasi, baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya oleh pemerintah.

Ancaman Ketahanan Pangan 

Pemerintah tengah serius menggarap masalah pangan. Hal ini sekaligus merespons peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19. Terlebih, pergantian musim dinilai tidak bisa diprediksi.

Ke depan, Mantan Walikota Solo itu berharap Indonesia tidak ada kekurangan pasokan pangan. "Akan dipasok dari sini entah padi, singkong, jagung, cabai, semua dimanajemen," kata Jokowi.

Proyek food estate di kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektare. Dari lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya.

Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi.

(Baca: Didampingi Prabowo, Jokowi Tinjau Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan)

"Target nya proyek lumbung pangan ini dapat ditanami pada musim kedua, yakni mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pemerintah memprioritaskan agar dapat mengejar musim tanam tahun ini dengan tahap awal seluas 28.321 ha. 8.747 ha di kawasan eks pengembangan lahan gambut (PLG) dan 19.574 ha di luar kawasan eks PLG. Terdiri dari 19.103 ha lahan yang sudah memiliki irigasi yang baik sedangkan 9.218 ha perlu perbaikan irigasi.

Khusus untuk peningkatan irigasi, dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait