Pemerintah Perlu Lihat Kebijakan Periode 1980-1990 untuk Hadapi Krisis

Didik J. Rachbini melihat pemerintah saat ini tidak terlalu serius untuk meningkatkan ekspor.
Image title
12 Agustus 2020, 16:42
Antisipasi Krisis, RI Diminta Berkaca pada Kebijakan Periode 1980-1990.
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Sebuah kapal bermuatan peti kemas melakukan peran pemanduan oleh kapal tunda saat akan bersandar di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kinerja ekspor impor berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus sebesar USD4,3 miliar kumulatif dari periode Januari-Mei 2020.

Pandemi corona diperkirakan berimplikasi terhadap krisis ekonomi. Ekonom Senior dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini pun meminta pemerintah mengantisipasi datangnya krisis dengan mempelajari kebijakan yang pernah diterapkan pada periode 1980-1990.

Pasalnya, kebijakan periode tersebut dinilai berhasil mendorong ekspor hingga rasionya mencapai 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Periode 80 dan 90-an itu tahun emas. Kinerja kebijakan ekonomi menghasilkan rasio ekspor tertinggi terhadap PDB," kata Didik dalam diskusi daring perdagangan, Rabu (12/8).

Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus mendorong ekspor dengan strategi berbasis investasi. Artinya, investor asing perlu didorong masuk agar bisa bekerja sama memproduksi produk ekspor bernilai tambah. 

Didik menilai, pemerintah saat ini tidak fokus pada peningkatan ekspor. "Sekarang fokusnya bikin tol laut, bikin infrastruktur, bikin kawasan industri, pindahkan ibu kota negara, tidak ada fokus," ujar Didik.

Selain itu, pemerintah juga dianggap terlalu fokus mengubah 79 Undang-Undang dan 1.203 pasal melalui omnibus law. Hal ini berbeda dengan kondisi 1980-1990, yang mana pemerintah saat itu tidak melakukan perubahan Undang-Undang, melainkan fokus memperbaiki kebijakan di lapangan.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah telah salah dalam mengambil langkah mengantisipasi krisis. Ketika krisis telah terjadi, ia menilai sulit untuk melakukan perbaikan.

"Ini tanpa strategi, ekspor tetap jalan. Tapi rasio ekspor terhadap PDB sulit kembali ke periode emas," kata Didik.

Strategi Perdagangan

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian mengatakan, Indonesia belum memiliki strategi perdagangan yang jelas dan tegas.

"Apakah ingin ekspor oriented seperti Jerman dan Jepang? Atau pro konsumen yaitu impor oriented seperti Amerika dan Inggris?" ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga dianggap masih kurang dalam melakukan diplomasi dagang dengan negara mitra internasional. Pemerintah tidak bisa serta merta menunjuk calon mitra dagang baru. Sebab, perdagangan antar negara harus memiliki tujuan, nilai, dan budaya yang sama.

 

Upaya peningkatan nilai tambah ekspor Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggandeng investor yang memiliki kapasitas dan kemampuan memproduksi produk bernilai tinggi. Langkah ini diharapan bisa mengurangi ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas mentah nernilai tambah rendah.

Badan Pusat Statistik mencatat pada Juni 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 1,3 miliar. Nilai tersebut diperoleh dari surplus sektor nonmigas US$ 1,4 miliar, sedangkan sektor migas defisit US$ 95,2 juta.

Adapun, surplus pada Juni 2020 menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 2,1 miliar. Hal ini dikarenakan kinerja impor yang meningkat hampir 30%, sementara total nilai ekspor naik di kisaran 15% dari Mei 2020.

 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait