Dibayangi Kegagalan, Jokowi Diminta Tak Perluas Lumbung Pangan 2021
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk memperluas lumbung pangan pada 2021. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai, pemerintah tidak perlu memperluas lumbung pangan pada tahun depan dan lebih baik berfokus pada intensifikasi lahan.
"Tidak perlu (mengembangkan lumbung pangan). Itu buang-buang uang," kata Dwi saat dihubungi Katadata, Rabu (19/8).
Dia juga mengungkapkan perluasan lumbung pangan tersebut kemungkinan akan gagal. Oleh karena itu, anggaran perluasan lumbung pangan lebih baik digunakan untuk intensifikasi lahan yang sudah ada.
Sebagai contoh, intensifikasi lahan dapat dilakukan dengan membenahi irigasi di lahan yang sudah ada maupun pada lahan baku sawah. Selain itu, indeks pertanaman perlu ditingkatkan di lahan kering.
Dengan upaya intensifikasi yang tepat, produksi padi dapat meningkat sebesar 20-25% dari produksi saat ini. Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan produksi padi pada 2019 sebesar 54,60 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton atau 7,76% dibandingkan 2018.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Khudori memperkirakan, lumbung pangan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah perluasan lahan pertanian. "Lahan pertanian kita itu sangat kecil. Rasio lahan per orang hanya 0,16 hektare," ujar dia.
Data Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan menyebutkan, ketersediaan lahan pertanain per orang di Indonesia jauh lebih rendah dari negara lain. Oleh karena itu, perluasan lumbung pangan dinilai dapat memaknai kebutuhan tersebut.
Selain itu, pandemi Covid-19 mengajarkan perlunya ketersediaan pangan di dalam negeri. Sebab, pangan di pasar dunia tidak selalu bisa diandalkan sebagai solusi saat pandemi.
"Covid-19 mestinya mendorong pangan kita untuk lebih mandiri," katanya.
Namun, dalam pemgembangan proyek lumbung pangan pemerintah harus hati-hati dalam mempertimbangkan kaidah ilmiah dan tak hanya didasari pertimbangan ekonomi. Diperlukan juga aspek sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut pentiing lantaran pembangunan proyek lumbung pangan sejak tahun 1970 tidak pernah berhasil. Dari kegagalan tersebut, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.
Khudori pun meminta pemerintah memastikan komoditas yang ditanam cocok dengan kondisi lahan lumbung pangan tersebut. Sebab, lahan lokasi food estate mempunyai keterbatasan, baik dari sisi kesuburan maupun kondisi iklim.
"Keterbatasan itu menunjukkan tidak semua komoditas bisa diusahakan di situ," ujar Khudori.
