Danai Pembangunan Pelabuhan Seba, Kemenhub Gunakan Surat Utang Syariah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggunakan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN untuk mendanai pembangunan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sektor transportasi laut.
SBSN merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, selain diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan Seba, dana itu akan digunakan untuk membangun menara suar di Tarakan, Kalimantan Timur. Dengan program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi.
"Lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami akan membangun pelabuhan," kata dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (24/8).
Meski demikian, dia tidak merinci besaran dana SBBN yang dialokasikan. Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut juga termasuk salah satu upaya untuk mendorong intensifikasi tol laut yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek itu diklaim sukses mendistribusikan jutaan ekor sapi pada Idul Adha tahun ini dari peternak di Nusa Tenggara Timur ke berbagai privinsi Jawa dan Sumatera. Tak hanya itu, beberapa pelabuhan juga telah dibangun untuk mempermudah transportasi penumpang maupun barang.
Hingga saat ini Kemenhub telah memiliki 110 trayek pelabuhan perintis untuk menghubungkan pulau yang jarang tersentuh transportasi laut. Sehingga dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.
"Semua orang bisa menggunakan kapal perintis yang harganya terjangkau," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) R. Agus H. Purnomo menjelaskan, potensi laut Indonesia begitu besar. Terlebih saat ini, 90% jasa pengiriman kargo logistik dunia diangkut melalui jalur laut.
Dari jumlah tersebut, 40% di antaranya berlayar melewati wilayah Indonesia sehingga peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah.
