Luhut Targetkan Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah di 10 Kota
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bakal mendukung penuh segala program pengelolaan sampah berkelanjutan. Menurutnya, permasalahan sampah ini harus segera diatasi agar tak berdampak negatif bagi kesehatan maupun perekonomian, termasuk pariwisata.
Luhut mengatakan, sampah merupakan permasalahan besar. Di kota besar seperti Jakarta, jumlah sampah plastik setiap harinya bisa mencapai 8 ribu ton. Oleh karena itu, perlu langkah tak biasa dalam mengatasi permasalahan sampah plastik.
Terlebih lagi, pada 2025 pemerintah menargetkan bisa mengurangi 30% sampah plastik serta menangani 70% sampah lainnya melalui gerakkan 3R atau reduce, reuse dan recycle.
"Pemerintah sangat concern pengelolaan sampah plastik, sehingga harus mengambil langkah tak biasa. Pendekatan sistem penanganan sampah berbasis plastik, misalnya melalui fasilitas pengelolaan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derifered Fuel/RDF)," katanya dalam sambutan peluncuran Packaging Recovery Organization (PRO), Selasa (25/08).
Teknologi pengelolaan sampah RDF ini memungkinkan sampah dikelola melalui proses homogenizers menjadi ukuran/butiran kecil (pellet). Selanjutnya, bahan ini bisa digunakan sebagai energi baru terbarukan atau EBT dan menggantikan batu bara.
Saat ini, program tersebut sudah ada di Cilacap, Jawa Tengah. Dia pun menargetkan pengadaan program serupa di 10 kota lainnya dengan volume sampah di bawah 200 ton per hari.
Namun, dalam implementasi pengendalian sampah, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah dan swasta.
Dia pun menyambut baik pembentukan organisasi pemulihan pengemasan sampah atau PRO sebagai organisasi sukarela industri yang terpisah dari bisnis dan bergerak di bidang mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan.
PRO terbentuk dari beberapa anggota yang terdiri dari industri manufaktur (brand owner), peretail dan industri pengemasan.
Dia pun berharap PRO bisa bekerjasama dengan pemerintah, mendisiplinkan masalah sampah dan organisasi ini bisa dikeloala secara independen.
