Kemendag Perketat Pengawasan Perdagangan Elektronik selama Covid-19

Aktivitas perdagangan mulai bergeser melalui sistem digital. Seiring dengan hal tersebut, pengaduan konsumen juga meningkat secara drastis.
Image title
Oleh Rizky Alika
3 September 2020, 16:04
Kemendag Perketat Pengawasan Perdagangan Elektronik selama Covid-19.
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (15/5/2020). Kemendag akan perketat pengawasan perdagangan barang secara elektronik.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal meningkatkan pengawasan barang dan jasa yang beredar selama pandemi Covid-19. Pengawasan ini dilakukan lantaran peredaran barang dan jasa secara daring semakin meningkat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, pola aktivitas perdagangan mulai bergeser melalui sistem digital. Seiring dengan hal tersebut, pengaduan konsumen juga meningkat secara drastis.

"Kami sebagai instansi pembina akan lebih intensif mengawasi baik secara langsung dan pengamatan di media sosial," kata dalam Webinar Pelindungan Konsumen di Masa New Normal, Rabu (3/9).

Upaya pengawasan tersebut juga dilakukan bersama dengan para penyidik di tingkat pusat dan daerah.

Ia pun berharap, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik dapat mengikuti aturan yang berlaku. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Nantinya, Kemendag juga akan menerbitkan aturan turunan dari PP tersebut.

Veri mengatakan, pihaknya akan melaporkan pelaku usaha bila terbukti  melanggar ketentuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebagai sanksinya, Kemenkominfo akan menurunkan laman milik pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan pemerintah.

Selain itu, pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pihaknya pun membuka layanan pengaduan konsumen melalui surat elektronik, website, pesan singkat Whatsapp, dan surat. Pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat kepada Direktur Perlindungan Konsumen.

Namun, dalam menindaklanjuti aduan, Kemendag tetap berhati-hati lantaran khawatir ada oknum yang memanfaatkan layanan tersebut. "Kami klarifikasi semua pengaduan melalui berita acara," kata dia.

Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim mengatakan, penerapan kenormalan baru akibat pandemi telah mengubah perilaku masyarakat dalam berkonsumsi. Alhasil, pelaku usaha akan menyesuaikan perubahan perilaku konsumen tersebut.

Namun, perubahan perilaku itu dapat berdampak terhadap pelanggaran perlindungan konsumen. Salah satunya, penawaran obat dan suplemen yang diklaim berkhasiat untuk menangkal virus Corona.

Selain itu, perubahan transaksi digital dapat membatasi kesempatan konsumen untuk mencari tahu informasi produk secara tatap muka. "Maka konsumen akan mencari informasi di dunia digital, padahal dunia digital itu ibarat hutan belantara," katanya.

Di sisi lain, pemerintah pun dinilai sulit dalam mengendalikan aktivitas di dunia digital. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk mencermati potensi pelanggaran perlindungan konsumen.

Sebelumnya, riset Facebook dan Bain & Company menunjukkan, jumlah konsumen digital diperkirakan mencapai 310 juta orang hingga akhir 2020. Angkanya juga diprediksi meningkat menjadi 340 juta orang pada 2025. 

Pertumbuhan ini antara lain disebabkan pandemi Covid-19. Sehingga, masyarakat harus melakukan kegiatan dari rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Mereka pun memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membelinya secara online untuk meminimalisasi kontak fisik.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Ekarina

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait