Bertemu Menlu AS, Jokowi Ingin RI Kembali Dapat Fasilitas Bea Masuk

Image title
Oleh Ekarina
29 Oktober 2020, 19:50
Jokowi, Amerika Serikat, Perdagangan, Bea Masuk, Tarif, Ekspor, imporJokowi.
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj.
Presiden Joko Widodo tiba untuk menghadiri KTT ASEAN ke-36 secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/6/2020). Dalam KTT dengan tuan rumah Vietnam tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 serta mengusulkan perlunya pengaturan ASEAN Travel Corridor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Michael Richard Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah isu, salah satunya mengenai kemitraan perdagangan dan perpanjangan fasilitas tarif.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, Jokowi menginginkan peningkatan kerja sama ekonomi yang konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). 

Advertisement

Salah satunya, dengan perpanjangan fasilitas tarif preferensial umum (Generalized System of Preferences/GSP) dari AS, yang bermanfaat untuk kerja sama perekonomian kedua negara.

“Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP kepada Indonesia,” ujar Menlu.

Fasilitas GSP merupakan program unilateral AS yang memberikan keringanan tarif bea masuk untuk negara eksportir ke pasar AS.

Indonesia mendapatkan fasilitas GSP pada 3.572 pos tarif. Namun sejak 2018, dalam Federal Register Vol. 83 per 27 April 2018, AS meninjau ulang eligibilitas Indonesia sebagai penerima GSP. 

Tak hanya Indonesia, AS juga meninjau ulang beberapa negara berkembang lainnya untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas tersebut.

EKSPOR CPO SUMUT
EKSPOR CPO SUMUT (ANTARA FOTO/Septianda Perdana/hp.)

Negara yang dipimpin Presiden Donald Trump ini bahkan mencabut fasilitas GSP India karena dinilai defisit neraca perdagangan mereka dengan Negeri Bollywood telah melebihi batas defisit negara berkembang.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement