Hutama Karya Anggarkan Belanja Modal Rp 27,2 Triliun pada 2020

Sekitar 60% belanja modal perseroan akan berasal dari ekuitas, sedangkan 40% sisanya dari pinjaman ataupun penerbitan surat utang.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
5 September 2019, 19:40
Mayoritas dana belanja modal bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Arief Kamaludin (Katadata)
Mayoritas dana belanja modal bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

PT Hutama Karya (Persero) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) senilai Rp 27,2 triliun pada tahun depan, naik 6,6% dari tahun ini sekitar Rp 25,5 triliun. Sekitar 60% belanja modal perseroan akan berasal dari ekuitas, sedangkan 40% sisanya dari pinjaman ataupun penerbitan surat utang.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan, mayoritas dana belanja modal bakal digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). "Tahun depan, belanja modal kami Rp 25 triliun untuk membangun jalan tol, sedangkan sisanya (dialokasikan) untuk non-tol Rp 2,2 triliun," kata Bintang di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/5).

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan menambahkan, untuk pendanaan yang berasal dari penerbitan surat utang, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Perjanjian Pembangunan Jalan Tol (PPJT).

(Baca: Hutama Karya Targetkan Tiga Ruas Jalan Tol Beroperasi Akhir Tahun Ini)

Namun, pada tahun depan, akan ada beberapa ruas yang ditargetkan selesai dan segera beroperasi, seperti Jalan Tol Banda Aceh-Binjai dengan total panjang ruas 470 km. Adapun, dari total ruas tersebut ruas jalan Tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 73 km ditargetkan rampung dan beroperasi akhir tahun ini.



Kemudian, perusahaan menargetkan Jalan Tol Pekanbaru-Padang selesai tahun ini. Jalan tol ini memiliki total panjang 255 km yang terdiri dari ruas Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi sepanjang 69 km dan ruas Jalan Tol Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 186 km.

Hutama Karya juga bakal ikut membangun jalan tol di Lampung untuk menyambungkan akses ke pelabuhan curah kering (dry port), yang mana pelabuhannya dibangun lewat bekerja sama PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

"Dryport-nya sedang didesain dan kami lebih tepatnya investasi di jalan tol. Lahan yang sudah ada sekitar 20 hektare. Tapi nanti ada juga dengan lahan yang sudah tidak produktif milik PTPN VII sekitar 200-250 hektare," kata Bintang menambahkan.

(Baca: Tertekan Beban Bunga, Hutama Karya Proyeksi Laba 2019 Hanya Tumbuh 10%)

Proyek pembangunan pelabuhan curah kering merupakan satu dari program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membangun kawasan industri di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan adanya proyek tambahan ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal (internal rate of return/IRR) jalan tol yang dibangun perseroan.

Bintang mengatakan, untuk mengembalikan modal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, tidak hanya didapat dengan mengandalkan pendapatan dari kendaraan pengguna jalan tol, tanpa meningkatkan industri di sekelilingnya.

Saat ini rata-rata kendaraan yang melintas  di Jalan Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi hanya 11 ribu kendaraan per hari. Sehingga penghasilan yang didapat oleh Hutama Karya hanya bisa digunakan untuk membayar bunga pinjaman dan untuk membiayai operasional dan perawatan jalan tol saja.

"Angsurannya belum bisa didapatkan dari sana (pendapatan kendaraan yang lewat)," kata Bintang.

Untuk bisa menutupi modal yang berasal dari pinjaman, setidaknya diperlukan untuk 17 ribu kendaraan per hari yang melintas Jalan Tol Trans Sumatera.

Di sisi lain, Hutama Karya tidak bisa menjual konsesi Jalan Tol Trans Sumatera yang perusahaan operasikan selama maksimal 40 tahun, karena proyek ini merupakan penugasan dari pemerintah. Hal itu terkait degan pembebasan tanah untuk melakukan pembangunan dilakukan oleh pemerintah dan pembangunan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Makanya, sepanjang koridor Sumatera, kami ingin membangun industrial estate. Itulah yang akan membantu mempercepat kami mengembalikan pinjaman kepada perbankan atau pasar modal dari penerbitan MTN dan obligasi," kata Bintang.

Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Ekarina

Video Pilihan

Artikel Terkait