Indonesia Akan Promosikan Perdagangan Karbon Global di COP28
Kementerian Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tengah menggodok payung hukum perdagangan karbon luar negeri. Aturan tersebut ditargetkan akan diumumkan jelang Konferensi Iklim PBB COP28 di Dubai pada akhir November.
"Mudah-mudahan sebelum COP28 di dubai akan ada updatenya. Tapi sebelum COP28 payung hukumnya juga ditargetkan selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/10).
Dia mengatakan, saat ini sudah ada beberapa negara yang terarik untuk mengetahui perdagangan karbon internasional tersebut. Namun, negara-negara tersebut masih dalam tahap diskusi.
"Ada beberapa negara, jadi sudah ada demandnya," ujarnya.
Namun demikian, Nani belum mau membocorkan lebih lanjuta rencana perdagangan karbon tersebut. "Iya ini masih proses," ujarnya.
Sementara itu, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) membentuk gugus tugas yang akan mengkaji dan menentukan harga karbon global. Hal itu untuk memastikan bahwa rencana-rencana mengenakan pajak impor berdasarkan emisi karbon mereka tak merugikan negara-negara berkembang secara tidak adil.
Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, Ngozi Okonjo-Iweala, mengatakan harga karbon global penting untuk memungkinkan negara-negara berkembang bisa terus bersaing. Hal itu terutama sejak Eropa meluncurkan pajak impor berdasarkan emisi karbon dioksida (CO2) dari barang-barang tertentu sebagai bagian dari usaha-usaha untuk memitigasi perubahan iklim.
