Porsi Hibah Sedikit, Dana JETP Dikhawatirkan Jadi Beban Utang Baru
Pendanaan Kemitraan Transisi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dikhawatirkan menambah beban fiskal baru atau utang Indonesia. Pasalnya, porsi pendanaan JETP didominasi pinjaman dibandingkan hibah.
“Jadi ini merupakan jebakan utang, apalagi dana hibah tidak boleh digunakan untuk mendanai proyek” kata Aktivis 350.org Indonesia, Suriadu Darmoko, saat ditemui Katadata.co.id di sela acara diskusi mengenai CIPP JETP yang diselenggarakan GreenPeace dan TrenAsia, di Jakarta, Rabu (22/11).
Sebagai informasi, dana hibah JETP tersebut hanya sebesar US$ 295,4 juta atau setara dengan Rp 4,6 triliun. Sebagian dana ini ada yang digunakan untuk bantuan teknis di program tertentu hingga pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Sedangkan dana pinjaman komersial dari JETP jumlahnya jauh lebih besar, di mana termasuk pendanaan swasta yang diinisiasi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) senilai US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 156 triliun. Adapun pendanaan dari swasta tersebut juga melibatkan Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Sebelumnya, Chairman Indonesia Clean Energy Forum, Bambang Brodjonegoro, menyarankan kepada pemerintah agar pendanaan JETP itu mayoritas berasal dari pembiayaan ekuitas, bukan pembiayaan utang. c
"Jadi saya melihat apa yang perlu kita negosiasikan dalam pendanaan tersebut yaitu, upaya agar porsi pembiayaan ekuitas lebih besar dibandingkan pembiayaan utangnya,” ujar Bambang saat dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Senin (18/9).
Bambang menuturkan, pinjaman dari pendanaan JETP tersebut akan mudah untuk diakses karena menyangkut kebutuhan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Namun, pendanaan itu tidak boleh membebani utang negara.
“Nanti akhirnya jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi, tapi utang negaranya makin besar. Kalau mau transisi energi ya undang investor masuk,” kata dia.
Utang Produktif
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan program pendanaan JETP dialokasikan untuk proyek produktif yang berkaitan dengan transisi energi.
