Inggris akan Tarik Pungutan Karbon untuk Barang Impor Mulai 2027
Pemerintah Inggris mengatakan mereka akan menerapkan mekanisme penetapan harga karbon impor yang baru pada tahun 2027. Nantinya, barang-barang yang diimpor dari negara-negara dengan harga karbon yang lebih rendah atau tanpa harga karbon harus membayar pungutan sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi.
Pemerintah Inggris mengatakan bahwa mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM) akan berlaku untuk produk-produk intensif karbon di sektor besi, baja, aluminium, pupuk, hidrogen, keramik, kaca, dan semen.
Pungutan yang diterapkan akan bergantung pada jumlah karbon yang dipancarkan dalam produksi barang yang diimpor, kesenjangan antara harga karbon yang diterapkan di negara asal, dan harga karbon yang dihadapi oleh produsen Inggris.
"Pungutan ini akan memastikan produk-produk intensif karbon dari luar negeri - seperti baja dan keramik - menghadapi harga karbon yang sebanding dengan yang diproduksi di Inggris, sehingga upaya dekarbonisasi kami diterjemahkan ke dalam pengurangan emisi global," kata Menteri Keuangan Jeremy Hunt, seperti dikutip Reuters, Senin (18/12).
Menurutnya, kebijakan itu akan memberikan kepercayaan diri bagi industri Inggris untuk berinvestasi dalam dekarbonisasi seiring dengan transisi dunia menuju titik nol (net zero emission).
Inggris mengatakan bahwa pungutan ini akan membantu mengurangi risiko 'kebocoran karbon', menghindari emisi yang berpindah ke negara lain karena mereka memiliki harga karbon yang lebih rendah atau tidak ada. CBAM akan bekerja bersama Skema Perdagangan Emisi Inggris.
Pada September, Uni Eropa meluncurkan tahap pertama dari sebuah sistem yang memberlakukan tarif emisi CO2 untuk baja impor, semen dan barang-barang lainnya, yang merupakan yang pertama di dunia. Sistem ini tidak akan mulai memungut biaya emisi CO2 di perbatasan sampai tahun 2026.
Rencana tarif tersebut telah menimbulkan keresahan di antara para mitra dagang. Dalam sebuah forum baru-baru ini, Utusan Iklim Tiongkok Xie Zhenhua mendesak negara-negara untuk tidak menggunakan langkah-langkah sepihak, seperti pungutan Uni Eropa.
