Rencana Iklim Justin Trudeau Terhambat di Saskatchewan
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadapi kemunduran dalam rencana aksi perubahan iklimnya di Saskatchewan yang beraliran konservatif. Penolakan Saskatchewan ini menunjukkan oposisi di tingkat provinsi yang menentang kebijakan pajak karbon pemerintah federal semakin meningkat.
Pada Senin lalu, provinsi di bagian barat Kanada ini berhenti memungut pajak karbon yang diterapkan pada rumah-rumah yang dipanaskan dengan gas alam dan listrik. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah liberal Trudeau membebaskan minyak pemanas rumah dari pajak tersebut.
Banyak perdana menteri yang mengkritik pembebasan pajak federal tersebut lantaran dinilai hanya menguntungkan penduduk Kanada Atlantik.
"Alasan mengapa kami melakukan ini adalah untuk memberikan keadilan pajak karbon yang sama bagi keluarga-keluarga di Saskatchewan," ujar Dustin Duncan, Menteri Saskatchewan yang bertanggung jawab atas distributor gas alam milik pemerintah, SaskEnergy, seperti dikutip Reuters.
Trudeau, yang popularitasnya merosot setelah delapan tahun menjabat, telah menghadapi penolakan dari Alberta terkait rencana untuk memangkas emisi dari sektor minyak dan gas serta listrik.
Saskatchewan tidak akan melanggar hukum federal jika mengirimkan pendapatan pajak karbon ke Ottawa sesuai jadwal di bulan Februari. Menurut Duncan, Saskatchewan belum memutuskan apakah akan menahan pembayaran tersebut dari pemerintah federal karena provinsi ini dapat mendanainya dengan pendapatan umum, bukan dengan pembayaran utilitas konsumen.
Saskatchewan telah meminta Badan Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency) untuk mendaftarkan pemerintah provinsi sebagai distributor gas alam. Pasalnya, penunjukan SaskEnergy sebagai distributor gas alam dinilai hanya untuk melindungi para eksekutif perusahaan dari hukuman dan tuntutan pidana karena melanggar hukum federal.
Jika lembaga tersebut menolak permintaan Saskatchewan, kecil kemungkinan provinsi itu akan menahan pendapatan pajak dari Ottawa. SaskEnergy membayar C$172 juta (US$129 juta atau sekitar Rp 1,99 triliun) dalam bentuk pajak karbon selama tahun fiskal 2022-23.
