Rencana Iklim Justin Trudeau Terhambat di Saskatchewan

Hari Widowati
4 Januari 2024, 14:58
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Galih Pradipta/aww.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadapi kemunduran dalam rencana aksi perubahan iklimnya di Saskatchewan yang beraliran konservatif.
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadapi kemunduran dalam rencana aksi perubahan iklimnya di Saskatchewan yang beraliran konservatif. Penolakan Saskatchewan ini menunjukkan oposisi di tingkat provinsi yang menentang kebijakan pajak karbon pemerintah federal semakin meningkat.

Pada Senin lalu, provinsi di bagian barat Kanada ini berhenti memungut pajak karbon yang diterapkan pada rumah-rumah yang dipanaskan dengan gas alam dan listrik. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah liberal Trudeau membebaskan minyak pemanas rumah dari pajak tersebut.

Banyak perdana menteri yang mengkritik pembebasan pajak federal tersebut lantaran dinilai hanya menguntungkan penduduk Kanada Atlantik.

"Alasan mengapa kami melakukan ini adalah untuk memberikan keadilan pajak karbon yang sama bagi keluarga-keluarga di Saskatchewan," ujar Dustin Duncan, Menteri Saskatchewan yang bertanggung jawab atas distributor gas alam milik pemerintah, SaskEnergy, seperti dikutip Reuters.

Trudeau, yang popularitasnya merosot setelah delapan tahun menjabat, telah menghadapi penolakan dari Alberta terkait rencana untuk memangkas emisi dari sektor minyak dan gas serta listrik.

Saskatchewan tidak akan melanggar hukum federal jika mengirimkan pendapatan pajak karbon ke Ottawa sesuai jadwal di bulan Februari. Menurut Duncan, Saskatchewan belum memutuskan apakah akan menahan pembayaran tersebut dari pemerintah federal karena provinsi ini dapat mendanainya dengan pendapatan umum, bukan dengan pembayaran utilitas konsumen.

Saskatchewan telah meminta Badan Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency) untuk mendaftarkan pemerintah provinsi sebagai distributor gas alam. Pasalnya, penunjukan SaskEnergy sebagai distributor gas alam dinilai hanya untuk melindungi para eksekutif perusahaan dari hukuman dan tuntutan pidana karena melanggar hukum federal.

Jika lembaga tersebut menolak permintaan Saskatchewan, kecil kemungkinan provinsi itu akan menahan pendapatan pajak dari Ottawa. SaskEnergy membayar C$172 juta (US$129 juta atau sekitar Rp 1,99 triliun) dalam bentuk pajak karbon selama tahun fiskal 2022-23.

Pajak Karbon Dianggap Tidak Penting

Juru bicara Departemen Keuangan Federal Katherine Cuplinskas mengatakan bahwa potongan harga dari pemerintah membuat sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka bayarkan dalam bentuk pajak karbon.

"Pemimpin Partai Konservatif yang beroposisi, Pierre Poilievre menganggap pajak karbon sebagai isu yang tidak penting," ujar Frank Graves, pendiri perusahaan jajak pendapat Ekos Research. Poilievre memimpin dalam jajak pendapat menjelang pemilu federal tahun 2025.

Banyak pemilih percaya bahwa pajak karbon menyebabkan masalah keterjangkauan yang mendalam. "Ini adalah pesan yang ringan dan sederhana, pesan yang beresonansi sehingga orang tidak perlu bekerja keras untuk memahaminya," kata Graves.

Pajak ini dikenakan sebesar C$65 (Rp 756.000) per metrik ton karbon, yang diterapkan di berbagai bidang seperti tagihan pemanas rumah dan pompa bensin.

"Pemerintah Trudeau layak disalahkan atas penentangan Saskatchewan karena membebaskan pajak untuk minyak pemanas rumah," ujar Blake Shaffer, Profesor Ekonomi di Universitas Calgary.

Shaffer mengatakan pembebasan minyak pemanas maupun sikap Saskatchewan menciptakan ketidakpastian. Kondisi ini merusak efektivitas pajak dalam mendorong konsumen untuk mengurangi emisi, seperti dengan mengganti peralatan.

"Pemerintah federal telah membuat diri mereka sendiri mengalami kerusakan yang nyata dan membuka pintu bagi aksi politik semacam ini oleh Saskatchewan," ujar Shaffer.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...