IESR Berharap Bahlil Lanjutkan Komitmen untuk Capai Target NZE 2060
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diharapkan dapat melanjutkan komitmen transisi energi Indonesia untuk menuju net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal.
Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan bahwa ada beberapa tugas krusial yang harus dituntaskan oleh Bahlil, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diatur Perpres No.112 Tahun 2022.
Peta jalan ini, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU.
Salah satunya yaitu pensiun dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).
Berdasarkan kajian IESR, seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80% di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris.
"Langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40% dalam bauran energi primer di tahun 2030,” ujar Fabby dalam keterangan, Senin (19/8).
Fabby mengatakan, akselerasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai 23% pada ;2025 penting untuk dilaksanakan. Namun, bauran energi terbarukan hanya sekitar 13,09% pada 2023, dan masih jauh dari target 2025.
Melihat kondisi tersebut, transisi energi Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, dari Presiden maupun Menteri ESDM untuk dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang tinggi.
Untuk itu, ia melihat bahwa Menteri ESDM perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024, mendorong agar power wheeling masuk dalam draft RUU EBET.
"Hal tersebut sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada energi terbarukan, dan menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan target bauran energi terbarukan dan memastikan target yang selaras dengan Paris Agreement,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan Bahlil untuk memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat berjalan sesuai rencana.
Di antaranya dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.
Menurutnya, Bahlil perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.
“Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, Menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia,” kata dia.
