Kadin dan Konservasi Indonesia Kembangkan Program Berkelanjutan Blue Halo S
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Konservasi Indonesia (KI) mengumumkan kesiapan mendukung target ekonomi biru pemerintah, khususnya dalam inisiatif Program Blue Halo S. Program awal ini merupak upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, di perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
Seperti diketahui, Program Blue Halo S merupakan sebuah inisiatif yang menyeimbangkan upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut Indonesia. Selain itu, program ini juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi perekonomian kelautan dan pesisir sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.
Program Blue Halo S akan dilaksanakan pada 2025 hingga 2031 di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang berbatasan dengan enam provinsi di sepanjang pantai barat Sumatera yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Komitmen tersebut tertuang dalam Letter of Intent (Lol) yang diumumkan bersama ditengah perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin, Yukki Nugrahawan mengatakan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selama ini, Kadin bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mengadvokasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki lingkungan bisnis, dan mendukung pengembangan sektor swasta.
“Kami mengusulkan peluncuran intervensi baru yang berfokus pada praktik akuakultur berkelanjutan dan peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati laut di WPP 572, untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan," ujar Yuki dalam kegiatan LOI, Jumat (6/9).
Yuki mengatakan, Kadin Indonesia akan berkolaborasi untuk pendanaan dan bantuan teknis dari Program Blue Halo S kepada daerah bisnis yang dapat memungkinkan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya perikanan yang canggih, meningkatkan infrastruktur, serta melaksanakan program pelatihan komprehensif untuk bisnis lokal.
Dia mengatakan, proyek-proyek yang diusulkan Kadin akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, menjadi tolak ukur dalam ruang ekonomi biru, meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan ekonomi biru, dan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat lokal mengenai ekonomi biru.
“Lol ini sebagai komitmen kuat Kadin Indonesia untuk secara aktif mendukung program Blue Halo S, sebuah inisiatif yang selaras dengan visi kami yang lebih luas mengenai pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Yuki menambahkan, Kadin telah mengajukan 20 proposal bisnis komprehensif dari anggota kami yang berlokasi di WPP 572.
Sementara itu, Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, mengatakan pendekatan perlindungan-produksi terintegrasi (PNP) ini memastikan manfaat ekonomi dari produksi berkelanjutan yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam perlindungan lingkungan, sehingga menciptakan siklus yang mandiri.
"Inisiatif Blue Halo S yang juga didukung oleh Green Climate Fund (GCF) akan membantu kebijakan pemerintah dalam ekonomi biru, termasuk di antaranya Visi Kawasan Konservasi Perairan 30x45, perikanan berbasis kuota, marikultur berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pengelolaan limbah plastik,” ujar Meizani.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat, mengatakan kerja sama antara sektor swasta dengan organisasi atau lembaga konservasi diperlukan dalam mencapai target ekonomi biru pemerintah.
“Ketertarikan Kadin Indonesia untuk berkolaborasi dengan KI dalam program Blue Halo S akan memberikan dampak yang besar untuk pembangunan perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus meluaskan kerja sektor swasta. Momen hari ini diharapkan membawa kontribusi yang signifikan untuk program ekonomi biru pemerintah,” ujar Firman.
