Hashim Pimpin Delegasi, Beberkan Poin-Poin yang akan Dibahas dalam COP29
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Utusan Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo sebagai memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Conference of the Parties ke-29 atau COP29. Agenda ini akan digelar pada 11-22 November 2024 di di Baku, Azerbaijan.
Hashim menyebut terdapat beberapa poin yang akan dibawa ketika menghadiri pertemuan tersebut. Yang utama adalah tentang komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melancarkan dan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Lalu, program penangkapan karbon atau carbon capture. Karbon dioksida nantinya diserap di dalam tanah Indonesia,” katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10).
Selain itu, delegasi Indonesia juga akan membahas terkait program reboisasi yang akan dilakukan pemerintah. Hashim juga akan turut membahas terkait tudingan yang mengarah ke Indonesia soal deforestasi.
“Seolah-olah program food estate (lumbung pangan) akan menghancurkan (lingkungan). Kami dapat membuat kawasannya tapi juga menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.
Hashim menyebut kehadirannya di COP29 juga untuk menggantikan Presiden Prabowo yang berhalangan datang. Presiden Indonesia ke-8 itu harus menghadiri acara G20 di Brasil dan acara kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Peru.
“Beliau tugaskan saya karena memang dari dulu saya prihatin dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim,” ucapnya.
Hashim akan memimpin delegasi yang beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Ia akan menyampaikan beberapa capaian Indonesia, sesuai Kesepakatan Paris, pada tahun ini.
"Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang telah mengimplementasikan artikel keenam Paris Agreement di dunia. Ini tentu capaian yang akan dibawa Pak Hashim ke COP 29," kata Hanif di kantornya, Selasa (29/10).
Artikel keenam Paris Agreement merupakan kerja sama sukarela antara beberapa pihak untuk mencapai target penurunan karbon nasional atau NDC yang lebih tinggi. Hanif mencatat pemerintah telah menandatangani kerja sama artikel enam tersebut dengan Jepang.
Hanif masih enggan menyampaikan peningkatan target NDC Indonesia akibat kerja sama tersebut. Menurut dia, angkanya masih menunggu persetujuan Prabowo sebelum menjadi NDC kedua nasional yang diterapkan pada 2030-2035.
"Upaya serius pemerintah untuk menambah ambisi penurunan emisi sudah termaktub dalam NDC kedua. Selain itu, kami akan mengupayakan desain blue carbon dalam NDC kedua," ujarnya.
