Indonesia Bakal Setop Impor Sampah Plastik, Bagaimana Nasib Industri Daur ulang?

Pemerintah berencana menghentikan impor sampah plastik yang selama ini sering digunakan untuk bahan baku industri daur ulang. Kondisi tersebut menyebabkan industri daur ulang menghadapi sejumlah tantangan. 

Menanggapi hal itu, CEO dan Co-founder Rekosistem, Ernest Christian Layman, mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk memanfaatkan timbunan sampah plastik domestik sebagai bahan baku industri daur ulang. Volume sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia sudah lebih tinggi dari kapasitas daur ulang yang ada saat ini.

“Jadi sebenarnya jika kita bisa menyerap, memilah dan menyediakan sampah-sampah daur ulang ini ke industri daur ulang. Sebenarnya tonasenya cukup," ujar Ernest saat dihubungi Katadata, Senin (25/11).

Namun demikian, dia mengatakan kapasitas pengolahan sampah saat ini masih belum maksimal. Tingkat pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan masyarakat masih rendah sehingga banyak  sampah plastik yang masih tercampur dengan sampah organik dan bahan non-plastik lainnya. Hal itu menyebabkan sampah plastik domestik yang terserap ke industri daur ulang masih rendah.

"Menurut saya tantangannya itu kan sekarang bagaimana kita bisa menerapkan sistem pemilahan sampah dari sumber," ujarnya.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat mengimplementasikan insentif atau disinsentif pengolahan sampah bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat maupun korporasi memiliki inisiatif untuk memilah sampah sendiri.

Indonesia Setop Impor Sampah Plastik Mulai 2025

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan Indonesia tidak akan lagi menerima impor sampah plastik mulai 2025. Pemerintah tidak akan menerbitkan rekomendasi untuk impor sampah tersebut.

"Tidak ada lagi impor sampah plastik. Selesai sudah tahun ini," ujar Hanif setelah Aksi ditemui di Bantaran Sungai Cipinang, Jakarta, Jumat (1/11).

Hanif mengatakan, Indonesia tidak perlu menerima impor sampah plastik karena ketersediaannya di tempat pembuangan akhir (TPA) melimpah ruah. Sampah plastik tersebut bisa dipilah dan didaur ulang masyarakat maupun industri.

Menurut Hanif, rencana tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi penuhnya TPA di beberapa wilayah. Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor sampah plastik terbesar di dunia pada 2022 dengan kapasitas mencapai 194 ribu ton.

Sebelumnya, Hanif menyebut rencana tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan TPA di beberapa wilayah yang melebihi kapasitas. Ia menargetkan setidaknya permasalahan pengeloaan sampah di tiga TPA yang akan selesai dalam jangka waktu 100 hari menjabat sebagai menteri LH.

"Paling tidak tiga TPA dulu yang akan kami selesaikan. Nanti saya koreksi, tapi salah satunya ada di daerah saya ada TPA Banjarbakula," ujar Hanif saat ditemui kala Pelantikan Menteri Lingkungan Hidup, di Jakarta, Selasa (11/10).

Selain itu, Hanif juga akan memberlakukan denda bagi perkantoran dan rumah makan di Jakarta yang masih mengeluarkan sampah sisa makanan atau food waste ke tempat pembuangan sampah (TPS).

Aturan tersebut sudah memiliki payung hukum, namun belum diterapkan secara optimal. Dia mengatakan, pemerintah tidak akan segan menegakan hukum bila ada pihak yang tidak mentaati aturan tersebut.

"Kalau perlu ditegakkan hukum, kami akan tegakkan. Kami akan denda, karena peraturan pemerintah untuk pemungutan dendanya sudah ada. Jadi kami akan pungut," ujarnya.

Hanif mengatakan, kebijakan tersebut nantinya akan berlaku di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 8.000 timbulan sampah 8.000 ton dihasilkan setiap harinya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.000 ton atau 50 persen merupakan sisa makanan.