Kesepakatan 175 Negara Batasi Produksi Plastik Terancam Buntu

Tia Dwitiani Komalasari
29 November 2024, 12:37
Warga menyortir botol plastik bekas kemasan air minum di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/1/2024). Net Zero Waste Management Consortium dalam laporannya bertajuk Potret Sampah 6 Kota yang diterbitkan November 2023 menyebutkan, sampah plastik terbesar yang
ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Warga menyortir botol plastik bekas kemasan air minum di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/1/2024). Net Zero Waste Management Consortium dalam laporannya bertajuk Potret Sampah 6 Kota yang diterbitkan November 2023 menyebutkan, sampah plastik terbesar yang banyak ditemukan di enam kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Samarinda, dan Makassar berurut-turut berupa gelas plastik bekas kemasan air minum, kantong kresek, kemasan mi instan, dan kemasan botol minuman.
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Kesepakatan negara-negara di dunia untuk membatasi polusi plastik berjalan lambat. Negara-negara penghasil petrokimia seperti Arab Saudi sangat menentang upaya untuk menargetkan pembatasan produksi plastik.

Delegasi 175 negara menghadiri Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-5) PBB kelima dan terakhir untuk menyetujui aturan yang mengikat secara global tentang plastik di Busan, Korea Selatan, pekan ini. Hingga Kamis (28/11), beberapa delegasi telah menyatakan rasa frustrasi tentang lambatnya perundingan di tengah ketidaksepakatan atas prosedur, banyaknya proposal, dan beberapa perundingan bahkan kembali ke pokok bahasan yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam upaya untuk mempercepat proses, Ketua INC Luis Vayas Valdivieso mengadakan pertemuan informal pada Jumat (29/11) untuk mencoba dan mengatasi masalah yang paling memecah belah. Masalah-masalah ini termasuk mengekang produk plastik dan bahan kimia, mengelola pasokan polimer primer, dan mekanisme keuangan untuk membantu negara-negara berkembang menerapkan perjanjian tersebut.

Negara-negara penghasil petrokimia seperti Arab Saudi sangat menentang upaya untuk menargetkan pembatasan produksi plastik, meskipun mendapat protes dari negara-negara yang menanggung beban polusi plastik seperti negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Industri petrokimia juga vokal dalam mendesak pemerintah untuk menghindari penetapan pembatasan produksi plastik wajib. Sebaliknya, mereka fokus pada solusi untuk mengurangi limbah plastik, seperti daur ulang.

INC berencana untuk mengadakan sesi pleno terbuka pada Jumat pukul 7 malam. Ini akan memberikan indikasi seberapa dekat pembicaraan telah bergerak menuju sebuah perjanjian.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...