EPA Bakal Tarik Kembali Pendanaan Iklim US$ 20 Miliar
Ringkasan
- Kepala EPA berusaha mengakhiri kontrak dana hibah iklim senilai $20 miliar yang disetujui pemerintahan sebelumnya untuk proyek energi bersih di komunitas kurang beruntung.
- EPA akan bekerja sama dengan Inspektur Jenderal, Kongres, dan Departemen Kehakiman untuk membatalkan kontrak dan pendanaan yang diberikan di bawah pemerintahan Biden.
- Di era Trump, EPA membekukan pendanaan terkait perubahan iklim dan keadilan lingkungan, termasuk menahan puluhan miliar dolar untuk proyek energi bersih di seluruh negeri.
Membuat ringkasan dengan AI Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (EPA) sedang berusaha mengakhiri kontrak-kontrak yang disetujui oleh pemerintahan Joe Biden untuk mendistribusikan dana hibah iklim US$ 20 miliar (Rp 325, 2 triliun). Dana tersebut diberikan untuk proyek-proyek energi bersih dan transportasi di komunitas-komunitas yang kurang beruntung.
Administrator EPA Lee Zeldin mengatakan ia akan meminta Inspektur Jenderal, Kongres, dan Departemen Kehakiman untuk bekerja sama dengan EPA untuk mengakhiri kontrak yang disepakati dengan delapan organisasi regional. Zeldin juga berupaya membatalkan uang hibah yang diberikan di bawah Dana Pengurangan Gas Rumah Kaca EPA era Biden.
April lalu, EPA mengatakan organisasi ini akan mengawasi pemberian hibah kepada kelompok dan komunitas untuk berbagai proyek. Misalnya, proyek retrofit energi rumah hingga energi terbarukan di luar jaringan listrik di komunitas yang tidak memiliki akses ke pembiayaan hijau.
Proyek-proyek yang akan berjalan selama tujuh tahun ke depan itu akan mengurangi hingga 40 juta metrik ton polusi iklim setiap tahunnya.
Di bawah pemerintahan Trump, EPA telah berusaha untuk membekukan pendanaan yang terkait dengan perubahan iklim dan keadilan lingkungan. EPA juga menghadapi tantangan hukum.
Pemerintahan Trump Batalkan Pendanaan Proyek Energi Hijau
Di seluruh pemerintahan, perintah Trump telah menahan setidaknya puluhan miliar dolar pendanaan untuk proyek energi bersih, inisiatif konservasi, dan proyek transportasi di seluruh negeri. Bahkan, perintah Trump ini melanggar perintah pengadilan yang mengharuskan pembekuan pendanaan dicabut.
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat dan kelompok-kelompok yang menggugat pemerintah mengatakan pembatalan pendanaan ini kemungkinan besar akan membutuhkan dukungan Kongres.
“Jika Donald Trump ingin mencabut dana yang menciptakan lapangan kerja energi bergaji tinggi di seluruh negara kita, dia bisa datang ke Kongres dan memenangkan suara yang dia perlukan untuk melakukannya,” ujar Senator Demokrat dari Negara Bagian Washington, Patty Murray, seperti dikutip Reuters.
Zeldin dalam sebuah video di X mengkritik cara pencairan dana di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.
“Ini sengaja dirancang untuk mewajibkan semua uang dalam pekerjaan yang terburu-buru dengan pengawasan yang berkurang,” katanya.
Delapan organisasi penyandang dana tersebut menolak berkomentar karena mereka menunggu rincian lebih lanjut mengenai tindakan EPA.
Pada Kamis (13/2), Zeldin juga mengumumkan pembatalan hibah sebesar US$ 50 juta (Rp 813 miliar) kepada sebuah kelompok yang disebut Aliansi Keadilan Iklim (Climate Justice Alliance/CJA). Ia mengutip pesan-pesan pro-Palestina di situs web CJA sebagai alasan pembatalan hibah tersebut.
CJA mengatakan mereka akan menghentikan program pemberian dana hibah UNITE_EJ senilai US$ 50 juta karena mereka tidak dapat mengakses dana yang telah diwajibkan oleh EPA era Biden itu. Sampai saat ini, dana hibah itu belum dicairkan.
