Proyek NCICD Penting untuk Lindungi Pesisir Utara Jawa

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

"Presiden mengatakan, ini bukan hanya proyek, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat kita, terutama mereka yang berada di pesisir utara, sepanjang pantai utara Jawa," ujar AHY di Jakarta, Rabu (4/3).

AHY juga menyoroti kompleksitas proyek yang mencakup lima provinsi yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, ada sekitar 30 kabupaten maupun kota yang juga masuk dalam proyek ini. AHY mengatakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri.

"Kita harus memastikan, mulai dari hari ini, kita bekerja sama, membuat strategi, dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Ini proyek besar, kompleks, tetapi jika berhasil, Indonesia bukan saja bisa melindungi masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa, melainkan juga bisa mewujudkan proyek yang terbaik di masa depan dalam hal ukuran dan skala," katanya.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Proyek NCICD menjadi perhatian utama pemerintah dengan koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dalam aspek teknis, pembiayaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus dan merencanakan konferensi infrastruktur internasional untuk mendorong proyek ini. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap proyek NCID sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pesisir.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga warisan berharga bagi masa depan Indonesia.

Sebagai langkah konkret, AHY akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi proyek. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait akan memastikan pembangunan berjalan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.