Sumber Sampah Terbesar Indonesia Berasal dari Pasar dan Pusat Niaga
Ringkasan
- KLH akan mengirimkan tim untuk membantu meningkatkan kebersihan pasar tradisional, khususnya dalam pengelolaan sampah. Tim ini akan melakukan evaluasi dan memberikan arahan terkait penanganan kebersihan.
- Pengelola pasar wajib mengelola sampah di kawasannya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012. KLH juga menekankan pentingnya pengelolaan air lindi yang timbul dari sampah.
- KLH dan Kementerian Perdagangan telah berkolaborasi dalam Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) untuk memperbaiki tata kelola sampah di pasar seluruh Indonesia.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat sumber sampah terbesar Indonesia berasal dari dua sektor yaitu pasar dan perniagaan. Dua sektor tersebut harus menjadi fokus Indonesia dalam mengelola sampah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah pada 3o3 kabupaten dan kota se Indonesia mencapai 32,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16,6 % atau sebesar 16,5 juta ton berasal dari pasar, dan 11% dari perniagaan atau sebesar 3,6 juta ton.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler KLH, Agus Rusli, mengatakan industri hotel dan restoran menjadi salah satu kontributor penting timbulan sampah makanan dan sampah plastik karena keberadaannya banyak ditemui di pasar dan pusat-pusat perniagaan. Dengan posisi tersebut maka sektor horeka harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelesaikan permaslahan sampah di wilayahnya.
“Penuntasan persoalan sampah yang dihasilkan sektor usaha hotel, restoran, dan kafe merupakan bagian penting dan strategis dalam menyelesaikan urusan sampah di hulu, di sumber-sumber sampah itu dihasilkan,” ujar Agus dalam webinar “Pengolahan Sampah Pada Sektor Horeka", Jumat (14/3).
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antara Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, meminta kepada kepala daerah untuk menetapkan kewajiban pelaku industri Horeka untuk mengolah sampah.
“Dari Kabupaten, Kota, dan Provinsi kami mohonkan sebagaimana yang disampaikan pak Menteri (LH). Bapak Ibu harus segera menetapkan kebijakan regulasi untuk mengatur pelaku usaha dalam mengelola sampah,” ujar Hanifah.
Hanifah mengatakan, kebijakan tersebut perlu diterapkan khususnya di daerah dengan potensi wisata yang cukup besar. Pasalnya, industri horeka pasti akan berkembang dan tumbuh pada wilayah dengan beragam destinasi wisata.
