Biaya Daur Ulang Elektronik Naik, LG dan Samsung Gugat Pemerintah India

Produsen elektronik asal Korea Selatan, LG dan Samsung, menggugat pemerintah India untuk membatalkan kebijakan yang meningkatkan pembayaran kepada pendaur ulang limbah elektronik. Mereka bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya dalam menentang peraturan lingkungan negara tersebut dengan alasan dampak bisnis.

Gugatan-gugatan tersebut dijadwalkan untuk disidangkan pada Selasa (22/4) bersama dengan tantangan lainnya. Konflik ini menandai eskalasi kebuntuan yang melibatkan perusahaan-perusahaan asing dan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi atas sikapnya terhadap praktik pengelolaan limbah.

LG dan Samsung tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait kabar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup India juga tidak memberikan tanggapan.

India adalah penghasil limbah elektronik (e-waste) terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah India mengatakan hanya 43% dari limbah elektronik negara itu yang didaur ulang pada tahun 2024. Setidaknya 80% dari sektor tersebut terdiri atas pengepul barang bekas informal.

Daikin, Havells India, dan Voltas milik Tata, telah menggugat pemerintahan Modi. Sementara itu, Samsung dan LG telah melobi untuk menentang keputusan pemerintah India yang menetapkan harga dasar yang harus dibayarkan kepada pendaur ulang. Menurut pemerintah India kebijakan itu diperlukan untuk menarik lebih banyak pemain formal ke sektor tersebut dan meningkatkan investasi dalam daur ulang limbah elektronik.

Pengajuan gugatan LG di Pengadilan Tinggi Delhi, yang tidak dipublikasikan tetapi ditinjau oleh Reuters pada Senin (21/4), menyatakan aturan penetapan harga gagal mempertimbangkan bahwa hanya dengan memeras perusahaan dan mengenakan pajak atas nama 'prinsip pencemar membayar,' tujuan (pemerintah) yang ingin dicapai tidak dapat tercapai.

"(Jika) pihak berwenang tidak dapat mengatur sektor informal, maka itu adalah kegagalan penegakan hukum," demikian bunyi gugatan LG di pengadilan dalam dokumen setebal 550 halaman, yang dikutip Reuters.

Samsung, dalam pengajuan setebal 345 halaman miliknya, menyatakan regulasi harga (daur ulang sampah elektronik) tidak secara inheren melayani tujuan perlindungan lingkungan. Samsung juga menyebut kebijakan ini "diperkirakan akan menyebabkan dampak keuangan yang substansial bagi perusahaan."

Aturan Baru Menambah Beban Produsen Elektronik

Aturan baru India mewajibkan pembayaran minimum 22 rupee (Rp 43,58) per kilogram untuk mendaur ulang barang elektronik konsumen. Perusahaan elektronik mengatakan kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan biaya perusahaan hingga tiga kali lipat dan menguntungkan perusahaan daur ulang dengan mengorbankan produsen elektronik.

Dalam pengajuan ke pengadilan, LG menunjukkan bahwa mereka telah menulis surat kepada pemerintah India pada Agustus 2024. Dalam surat itu, LG menyatakan tarif (daur ulang) yang diusulkan pemerintah India sangat tinggi dan harus diturunkan. Perusahaan elektronik Korsel itu juga seharusnya membiarkan kekuatan pasar menentukan harga.

Samsung menulis surat kepada kantor Modi tahun lalu, menurut pengajuan pengadilan perusahaan. Dalam suratnya, Samsung menyatakan bahwa harga (daur ulang) baru tersebut 5-15 kali lipat dari harga yang dibayarkan saat ini.

Perusahaan riset Redseer mengatakan tingkat daur ulang di India masih rendah dibandingkan dengan AS, di mana tingkat daur ulang hingga lima kali lebih tinggi. Adapun Tiongkok memiliki tingkat daur ulang elektronik 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan India.

Produsen alat pendingin ruangan India, Blue Star, juga telah mengajukan gugatan yang menantang peraturan tersebut, dengan alasan beban kepatuhan. Hal tersebut tercantum dalam pengajuan gugatan ke pengadilan yang dilihat oleh Reuters.

Johnson Controls-Hitachi telah bergerak untuk menarik gugatannya dalam beberapa hari terakhir tanpa memberikan alasan, berdasarkan pengajuan pengadilan yang dilihat oleh Reuters. Namun, Blue Star dan Johnson Controls-Hitachi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari Reuters.