Dokumen Bocor, Trump Ingin Pangkas Dana Iklim untuk Negara Berkembang

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, berupaya melemahkan kesepakatan global yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang yang tengah berjuang menghadapi dampak perubahan iklim dan berbagai masalah lainnya.

Dokumen internal Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menentang rancangan reformasi sistem keuangan dunia yang ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang, termasuk seputar perpajakan, pemeringkatan kredit, dan subsidi bahan bakar fosil. Pemerintahan tersebut juga ingin penyebutan "iklim," "kesetaraan gender," dan "keberlanjutan" dihapuskan.

Dokumen yang sebelumnya tidak dilaporkan tersebut menyoroti bagaimana pemerintahan Trump berupaya menanamkan agenda "America First", termasuk penentangan terhadap berbagai upaya untuk memperlambat perubahan iklim dan mempromosikan keberagaman, pada lembaga-lembaga yang menjadi inti dari perbaikan krisis sistemik global.

Konferensi Internasional ke-4 tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FFD4) yang diadakan sekali dalam satu dekade di Seville, Spanyol, pada Juni bertujuan untuk memengaruhi arah strategis lembaga-lembaga keuangan pembangunan dunia. Negara-negara sepakat pada FFD3, untuk memperluas upaya kerja sama perpajakan sehingga negara-negara berkembang dapat membantu menetapkan aturan dan hingga Mei lalu lebih dari 140 negara terlibat.

"Konferensi ini bertujuan untuk mempertemukan para pemimpin dunia dan menetapkan aturan serta prioritas dasar untuk mendanai tujuan pembangunan selama dekade berikutnya," kata Tom Mitchell, direktur eksekutif Institut Internasional untuk Lingkungan dan Pembangunan, dikutip dari Reuters (6/5).

Draf negosiasi tanggal 11 April disusun oleh perwakilan tetap untuk PBB dari Meksiko, Nepal, Norwegia, dan Zambia, dengan bantuan sekretariat PBB. Draf tersebut diberi anotasi dengan posisi 193 negara yang terlibat dalam diskusi. Pada negosiasi PBB atas dokumen FFD4 Maret, misi AS mengatakan bahwa draf pada saat itu, terlalu panjang dan preskriptif serta mengecam definisi pembangunan berkelanjutan yang semakin meluas.

"Lembaga keuangan internasional memiliki mandat dan wewenang yang independen, dan kami tidak mendukung upaya dalam sistem PBB untuk mendikte prioritas atau kegiatan mereka," kata pernyataan AS dari perwakilan sementara Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Jonathan Shrier.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa AS berupaya melemahkan rekomendasi reformasi dari PBB. Paalnya AS melalui Menteri Keuangan, Scott Bessent telah menolak pernjuangan melawan perubahan  iklim dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Di antara poin-poin spesifik dalam teks yang merujuk pada reformasi sistemik, dokumen itu menunjukkan bahwa AS ingin menghapus referensi terhadap “paket reformasi” untuk pembangunan berkelanjutan. AS ingin mengganti kalimat yang menjanjikan untuk “berkomitmen mereformasi arsitektur keuangan internasional” dengan janji untuk “mengakui perlunya meningkatkan ketahanan dan efektivitasnya dalam merespons tantangan dan krisis saat ini maupun di masa depan.”

Perubahan bahasa semacam itu menunjukkan sejauh mana komitmen bersama yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan atau ketidaktindakan dalam perundingan selanjutnya.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah mengakui adanya berbagai tantangan yang harus diatasi menjelang konferensi. "Namun, ia mendesak semua negara untuk hadir di meja perundingan di Sevilla dengan fokus pada solusi," kata juru bicara Florencia Soto Niño.

Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS sama-sama menolak memberikan komentar. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Meskipun sikap AS terhadap pembangunan menjadi lebih keras di bawah pemerintahan Trump, dokumen perundingan tersebut menunjukkan bahwa AS tetap mendukung upaya yang mencakup kerja sama lebih erat antara negara-negara berkembang dengan sektor swasta, serta mendorong inovasi dan literasi keuangan.