Upaya Menghijaukan Armada Logistik di Asia Tenggara Hadapi Tantangan

Studi dari peneliti dari empat negara Asia Tenggara menunjukkan last-mile delivery (LMD) menjadi kontributor terbesar emisi dan biaya dari sektor logistik. Sektor ini masih minim tersentuh elektrifikasi karena berbagai tantangan dari sisi biaya maupun regulasi dan kesiapan para pelaku industrinya.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik "Urban Logistics in Southeast Asia: Country Perspective on Greening the Last Mile" yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) bersama Clean Mobility Collective Southeast Asia (CMC SEA), di Pos Bloc, Jakarta, pada Minggu (10/8).

Pesatnya pertumbuhan e-commerce menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor logistik di Asia Tenggara. Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan akses internet, penggunaan ponsel, dan perbaikan sistem pembayaran elektronik yang membuat belanja online lebih mudah diakses dan lebih nyaman bagi konsumen. Lonjakan ini menimbulkan permintaan terhadap layanan logistik LMD. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan berupa emisi karbon yang lebih tinggi, kemacetan, dan kurangnya tenaga kerja.

LMD menyumbang 53% dari total biaya pengiriman. Segmen logistik ini membutuhkan akurasi yang tinggi dan rentang waktu yang ketat sehingga menambah kompleksitasnya.

Jejak karbon dari aktivitas LMD juga terus meningkat. Laporan Google e-Conomy SEA 2022 menunjukkan emisi CO2e dari sektor transportasi, pengantaran makanan, dan e-commerce diperkirakan sebesar 6 juta ton pada 2022. Emisi tersebut berpotensi melonjak menjadi 20 juta ton CO2e pada 2030.

Di Asia Tenggara, layanan LMD mayoritas menggunakan sepeda motor karena biayanya yang terjangkau dan kemampuannya menembus kepadatan kota. Ketergantungan tinggi pada sepeda motor turut memicu tantangan perkotaan, seperti polusi udara, kemacetan, dan peningkatan risiko kesehatan.

Layanan LMD Masih Bertumpu pada Sepeda Motor

Anggie Hapsari, Program Development Associate ITDP Indonesia yang juga salah satu penulis laporan ini, menyebut di Indonesia 60% aktivitas logistik ditangani oleh sepeda motor. Rata-rata jarak tempuh kurir mencapai 60-80 km per hari. Sementara itu, di Vietnam sebanyak 70% armada LMD menggunakan sepeda motor, dengan emisi yang emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 juta ton CO2e per hari pada 2025.

Beberapa perusahaan logistik mulai beralih ke kendaraan listrik dan strategi rendah emisi. Namun, adopsinya belum merata karena minimnya dukungan kebijakan, lemahnya regulasi, dan kendala finansial, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan lokal. Sektor ini sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan transportasi penumpang. Padahal, kompleksitas dan dampaknya terhadap kota sangat signifikan.

Last Mile Delivery (ITDP Indonesia)

Lai Nguyen Huy, Research Specialist, Asian Institute of Technology, Thailand, menyebut sektor LMD menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai dari minimnya perencanaan di tingkat pemerintah hingga kurangnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Studi kami menunjukkan LMD roda dua dan roda tiga masih absen dari rencana transportasi pemerintah di banyak negara berkembang, dengan data emisi yang terbatas," ujar Huy. Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan perusahaan sangat penting untuk mencapai kemajuan yang signifikan.

Nguyen Thi Phuong Nhung, Citizen Science Program Coordinator, Live & Learn Vietnam, menyoroti bagaimana kepemilikan armada memengaruhi last-mile delivery di wilayah setempat. "Studi kami menunjukkan pola bisnis yang serupa di empat negara, di mana sepeda motor untuk pengiriman umumnya dimiliki langsung oleh kurir," tutur Nhung.

Jika pemerintah menetapkan target 100% kendaraan listrik, apakah para kurir mampu membeli kendaraan listrik untuk memenuhi target tersebut. Ia juga mempertanyakan kemungkinan perusahaan atau pemerintah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik tersebut.

Peralihan ke Armada Kendaraan Listrik Perlu Insentif 

Anggie menambahkan, beberapa perusahaan pengiriman di Indonesia sudah mulai beralih ke model yang ramah lingkungan. Pemerintah mewajibkan peralihan ke model yang berkelanjutan dalam waktu 1,5 tahun ke depan. "Di Filipina, pemerintah mengambil pendekatan berbeda dengan mewajibkan perusahaan melaporkan kinerja ESG mereka, ini sesuatu yang juga bisa dipertimbangkan oleh Indonesia," ujarnya.

Maria Golda P Hilario, Director for Urban Development ICSC, mengatakan perlu upaya kolektif dalam menangani permasalahan lingkungan. "Kita membutuhkan semua pihak untuk turut serta, karena setiap tindakan itu penting dan setiap orang memiliki peran. Semakin cepat kita bekerja secara efisien, mengupayakan solusi yang lebih ramah lingkungan serta mengimplementasikannya, semakin besar peluang kita untuk berhasil," kata Golda.

ITDP Indonesia dan CMC SEA berharap ragam contoh baik yang telah dilakukan di empat negara dapat diadopsi lebih lanjut untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kota yang ramah lingkungan, sehat, dan setara bagi semua orang.