Negara Berkembang Desak Negara Kaya Tepati Janji Pembiayaan Iklim di PBB

Para pemimpin dari negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim mendesak negara-negara maju untuk segera memenuhi janji pendanaan iklim dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu. 

Mereka menilai negara kaya masih jauh dari komitmen untuk membantu mengatasi ancaman kenaikan permukaan laut, kekeringan, hingga deforestasi.

“Sudah waktunya negara-negara kaya memenuhi kewajibannya dan menyalurkan dana ke tempat yang paling membutuhkan. Janji saja tidak akan bisa mengembalikan tanah di negara atol seperti milik saya,” kata Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (30/9).

Sejak 2009, negara maju berkomitmen menyalurkan pendanaan iklim senilai US$ 100 miliar (Rp 1.669,5 triliun) per tahun. Namun, target itu baru tercapai pada 2022 atau dua tahun terlambat. Tahun lalu, KTT iklim PBB menyepakati tambahan pendanaan US$ 300 miliar (Rp 5.008,5 triliun) per tahun untuk negara berkembang pada 2035.

Namun, banyak negara berkembang menilai jumlah tersebut terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan. Para ahli memperkirakan negara berkembang setidaknya membutuhkan US$ 1 triliun (Rp 16.695 triliun) per tahun pada akhir dekade ini.

Negara Kaya Harus Menanggung Biaya Perubahan Iklim

Presiden Fiji Sitiveni Rabuka menegaskan negara kaya harus menanggung beban yang mereka ciptakan sendiri. Menurut analisis Our World in Data, sejak Revolusi Industri, Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca secara kumulatif, penyebab utama perubahan iklim.

“Mereka yang memikul kesalahan harus menanggung biayanya,” ujarnya.

Dampak perubahan iklim, mulai dari kekeringan, banjir, hingga kenaikan permukaan laut, kian menekan negara berkembang. Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, menyebut kondisi ini memaksa pemerintah membuat keputusan keuangan yang sulit, bahkan hingga 10% anggaran nasional terserap untuk merespons krisis iklim.

Sementara itu, Presiden Ghana John Mahama menyoroti migrasi akibat iklim. Ia menilai banyak pengungsi yang pindah ke negara lain bukan karena faktor politik semata, melainkan karena perubahan iklim yang membuat desa dan kota tidak lagi layak huni.

Di sisi lain, Jerman melaporkan telah menyalurkan rekor 11,8 miliar euro (Rp 230,9 triliun) untuk pembiayaan iklim internasional pada 2024. Namun, negara-negara kepulauan seperti Tuvalu, Komoro, Madagaskar, dan St. Lucia tetap meminta akses pendanaan yang lebih adil dan sederhana.

Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., menegaskan negara-negara Pasifik ingin dunia melihat langsung kondisi di lapangan. “Jika dunia serius dengan target 1,5 derajat Celsius, datanglah ke wilayah kami dan saksikan dengan mata kepala sendiri,” katanya.