IESR: Rancangan Second NDC Belum Tunjukkan Komitmen Pemerintah

Image title
20 Oktober 2025, 17:51
Second NDC
ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/foc.
Petani menanam bibit padi pada area persawahan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (6/2/2025). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi pada tahun 2024 mencapai 147,61 juta ton karbon diokasida (CO2) atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 142 juta ton CO2, sementara pada 2025 pemerintah menargetkan penurunan emisi GRK pada sektor energi mencapai 164 juta ton CO2.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rancangan Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia belum menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi. 

Padahal, langkah tersebut dinilai penting agar target net zero emission sejalan dengan Paris Agreement. Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan komitmen atau peta jalan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara secara bertahap. 

“Yang kami lihat itu belum adanya komitmen untuk melakukan coal phase-out. Padahal batu bara adalah energi yang paling kotor, emisinya tinggi sekali,” ujar Fabby dalam konferensi pers, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian International Energy Agency (IEA), seluruh PLTU di dunia seharusnya berhenti beroperasi secara bertahap hingga tahun 2040 agar sejalan dengan target net zero emission global. 

“Kalau merujuk pada perhitungan IESR, Indonesia maksimum 2045 untuk phase out batu bara agar tetap kompatibel dengan Paris Agreement,” ujarnya.

Fabby menegaskan, tanpa adanya komitmen tersebut, sulit bagi Indonesia untuk menyelaraskan rencana pengurangan emisi dalam NDC dengan target pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 2°C. 

“Menurut kami, NDC Indonesia bisa lebih kredibel kalau ada komitmen itu. Mau 2040, 2045, atau 2050, yang penting jelas,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Fabby menilai second NDC seharusnya menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan peran kepemimpinan dalam diplomasi iklim di kancah internasional. Ia mencontohkan bagaimana beberapa negara lain menggunakan forum iklim global untuk memperkuat posisi politik dan ekonominya.

Menurutnya, selama era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan pasif dalam memainkan peran strategis di forum iklim internasional, padahal memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang. 

“Kalau Indonesia mau memperkuat diplomasi iklimnya, ya harus lebih ambisius dong,” ujar Fabby.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...