Indonesia Dorong Integritas Kredit Alam lewat IAPB Policy Forum di COP30

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola serta integritas kredit alam melalui dukungan penuh terhadap peluncuran Nature Credit Policy Forum oleh International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) pada COP30. 

Inisiatif ini mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, dan bank pembangunan publik guna mempercepat pengembangan pasar kredit alam yang transparan, terverifikasi, dan memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat Adat serta komunitas lokal.

“Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaat kredit alam mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).

Indonesia, Prancis, dan Inggris menjadi negara pertama yang bergabung dalam Policy Forum ini, yang berfokus pada pembelajaran sejawat, pengembangan kebijakan, dan kemajuan kolektif dalam pemulihan serta pelestarian alam.

"Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dilegitimasi oleh kebijakan dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas," ujarnya.

Peluncuran forum ini berlangsung di Paviliun Indonesia pada 15 November 2025, dalam format resepsi tingkat tinggi yang dihadiri oleh menteri dan wakil menteri lingkungan, utusan khusus, serta direktur bank pembangunan publik.

Forum ini merupakan upaya internasional menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, terutama dengan tenggat empat tahun menuju target 2030 dalam Kesepakatan Kunming–Montreal. 

Mendorong Mobilisasi Pembiayaan 

Policy Forum akan memperkuat momentum Kerangka Kerja IAPB dengan mendorong mobilisasi pembiayaan yang selaras dengan kebijakan publik dan memastikan penghargaan terhadap peran penjaga alam di tingkat tapak.

Menjelang COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB di Armenia pada 2026, forum IAPB akan memprioritaskan tata kelola, penguatan kapasitas, dan pembangunan infrastruktur pasar, termasuk standar pengukuran, mekanisme verifikasi, dan demand mechanisms yang kredibel, guna memastikan pembiayaan benar-benar menjangkau lanskap dan komunitas penjaga alam.

“Kami menyambut Policy Forum sebagai langkah penting membangun kerangka kerja kokoh yang memungkinkan perusahaan berinvestasi pada solusi berbasis alam, sementara komunitas lokal menerima manfaat nyata,” kata Menteri Peralihan Ekologis Prancis, Monique Barbut.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Lingkungan Inggris, Emma Reynolds, menambahkan, platform ini akan membantu melindungi sistem alam yang menopang kehidupan.

"Dengan bergabung dalam Forum, kami mendukung inovasi dan investasi dalam pasar alam berintegritas tinggi demi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," kata Reynolds.