Teken MoU, KLH Nantikan Dukungan Teknis dan Dana Iklim dari Inggris

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah Inggris untuk kerja sama perlindungan lingkungan hidup di sela-sela pertemuan COP30 di Brasil. Inggris menyatakan ketertarikannya untuk memberikan dukungan teknis dan pendanaan iklim bagi Indonesia. 

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengatakan dokumen tersebut memuat kerja sama strategis seperti penguatan legislasi dan penegakan lingkungan, peningkatan pengelolaan kualitas udara dan air, penanganan limbah berbahaya, serta pengembangan pendekatan ekonomi sirkular. 

“Kami sedang menjajaki cara-cara untuk membawa pendanaan baru ke pasar karbon dan alam. Saya sangat tertarik mendengar Menteri (Hanif) berbicara tentang peran Indonesia dalam melindungi gambut tropis,”kata Parliamentary Under-Secretary of State for Nature Department for Environment, Food, & Rural Affairs (DEFRA) Inggris Raya dan Irlandia Utara, Mary Creagh, di Belem, Brasil, pada Senin (17/11). 

Menanggapi hal tersebut, KLH/BPLH menyambut baik komitmen pendanaan dan dukungan teknis dari DEFRA. Dukungan yang dimaksud termasuk UK PACT untuk pengembangan kredit karbon kehutanan, inisiatif Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan dan Jambi, serta potensi keterlibatan Bio-Fund. 

Indonesia dan DEFRA juga akan menjajaki partisipasi di inisiatif pendanaan multilateral seperti Friends of Cali Fund dan TFFF, serta dukungan Climate and Clean Air Coalition senilai hingga US$5 juta (Rp 83,55 miliar, kurs Rp 16.750/US$) untuk inisiatif bersih udara, termasuk proyek penangkapan metana dari palm oil mill effluent (POME).

Penguatan EPR

Khusus untuk mengatasi polusi plastik, KLH/BPLH menyebut perlu penguatan instrumen Extended Producer Responsibility (EPR). DEFRA lalu menyatakan dukungan untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang berpusat di Inggris agar memperbaiki pengelolaan kemasan di Indonesia, melalui transfer kebijakan, teknologi, dan fasilitasi pertemuan buyer-seller internasional. 

Kedua pihak sepakat menjajaki pilot instrumen EPR dan program peningkatan kapasitas di tingkat daerah serta kolaborasi dengan merek global untuk transparansi kemasan dan klaim produk.

"Bersama kita akan menangani polusi plastik dan membuka jalur pendanaan baru untuk pasar karbon alam. Kami menantikan kunjungan balasan Menteri dan tim ke Inggris tahun depan," kata Mary.

Selanjutnya, KLH/BPLH dan DEFRA akan menyusun lampiran operasional yang memuat program prioritas 12–18 bulan, mekanisme pembiayaan proyek, serta Kerangka Acuan Kegiatan untuk Komite Pengarah Bersama.

Beberapa prioritas awal yang akan dipercepat meliputi pilot EPR untuk kemasan, program circular economy provinsi percontohan, dan studi kelayakan carbon finance  --termasuk FCPF di lokasi prioritas, dan proyek demonstrasi penangkapan metana dari POME.