Buntut Bencana Sumatra, BNPB Soroti Permukiman di Wilayah Rawan

Belajar dari bencana Sumatra, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suharyanto menyoroti penerapan kajian risiko bencana dalam pembangunan daerah, yang dinilai belum konsisten, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, RTRW, dan perencanaan infrastruktur.

“Banyak kejadian di Sumatra menunjukkan, wilayah dengan risiko tinggi masih menjadi lokasi permukiman dan aktivitas ekonomi,” kata Suharyanto kepada Katadata.co.id, pada Selasa (13/1).

Menurut dia, tingkat risiko kebencanaan harus dijadikan dasar pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, perlu penegakan aturan pemanfaatan ruang di area rawan bencana, agar tata kelola lingkungan terutama di daerah aliran sungai tak menimbulkan risiko. 

Kualitas dan efektivitas sistem peringatan dini juga menjadi catatan penting. Bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi juga rantai komunikasi dan respons masyarakat. Saat ini peringatan dini belum selalu diikuti tindakan cepat dan tepat, karena terbatasnya jangkauan sistem, pemahaman masyarakat, dan koordinasi lintas instansi.

Dari sisi tanggap darurat, BNPB akan mengevaluasi kesiapan logistik, sistem komando, dan koordinasi pusat-daerah. Evaluasi juga mencakup kecepatan pendataan dampak, penyaluran bantuan, dan perlindungan kelompok rentan.

Kepala lembaga itu kembali menegaskan, bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga cerminan tingkat kerentanan dan tata kelola wilayah. Oleh karena itu, BNPB akan memperbaiki tata kelola risiko ke depan. 

Indonesia Masih Dibayangi Bencana Alam

Suharyanto menjelaskan, bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem seperti hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang diperkirakan akan sering terjadi di Indonesia tahun ini. 

Selain itu, kekeringan akibat perubahan iklim dapat menyebabkan anomali pola musim dan intensitas curah hujan. 

Di sejumlah wilayah, khususnya daerah aliran sungai dan area lereng, potensi bencana lebih luas karena kombinasi curah hujan tinggi, degradasi lingkungan, dan perubahan tata kelola lahan. 

Selain itu, ada kemungkinan bencana geologi, mengingat posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi. Kewaspadaan tinggi diperlukan bagi masyarakat di sekitar wilayah rawan. 

“Potensi gempa bumi dan tsunami selalu ada dan tidak dapat diprediksi secara pasti,” ujarnya. 

Dengan demikian, kewaspadaan tidak bisa dilakukan parsial, melainkan harus menyeluruh mulai dari pemantauan, kesiapsiagaan lintas-sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah untuk menghadapi ragam skenario bencana.