Enam Provinsi Rawan Karhutla, Menteri LH Minta Tetapkan Siaga Darurat
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Lingkungan Hidup meminta enam provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menetapkan status siaga darurat.
Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hutan dan lahan seluas 32.637 hektare sudah terbakar pada periode Januari-Februari 2026. Angka ini melonjak berkali-kali lipat dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sekitar seribu hektare. Padahal, potensi karhutla masih cukup tinggi akibat kondisi iklim yang lebih kering. Musim kemarau diperkirakan mulai lebih awal pada April dan bertahan lebih lama hingga September.
Kondisi itu dibarengi dengan fenomena El Nino yang membuat wilayah Indonesia mengalami hujan lebih sedikit. Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino baru bergerak ke level lemah dan akan naik ke level moderat pada Semester II 2026.
“Kami mengimbau semua gubernur, bupati, untuk menetapkan kondisi darurat untuk memudahkan pergerakan dukungan pusat kepada daerah,” kata Hanif saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (7/4).
Enam provinsi yang dimaksud adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam provinsi tersebut memiliki lahan gambut yang relatif luas sekaligus rentan terbakar. Sementara sejauh ini, baru Riau dan Kalimantan Barat yang menetapkan status siaga darurat karhutla.
Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Budi Irawan.
“Penetapan status ini perlu, karena tanpa penetapan status, kami dari pemerintah pusat tidak bisa membantu pemerintah daerah,” ucapnya.
Budi juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya karhutla dengan mencegah aktivitas pembakaran di area rawan, serta melakukan patroli dan sosialisasi mengenai potensi dan bahaya karhutla.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
