Ekonomi Sirkular Bisa Pacu PDB Global 8% Lebih Tinggi, Tapi Kurang Dana US$ 6,5T

Kajian terbaru United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Unlocking Circular Economy Finance: From Vision to Action menunjukkan, dalam skenario ekonomi sirkular yang ambisius, produk domestik bruto (PDB) global pada 2050 dapat mencapai 8 persen lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual.

Pada saat yang sama, lapangan kerja meningkat 1,25 persen, sedangkan kebutuhan energi turun hingga 37 persen. Ini menunjukkan besarnya peluang ekonomi sirkular untuk perekonomian dan lingkungan.  

Problemnya, investasi ke bidang ini masih jauh dari cukup. "Namun, skenario dengan ambisi tinggi itu tidak akan terwujud tanpa tindakan untuk menutup kesenjangan pendanaan ekonomi sirkular yang masih sangat besar," kata Head of UNEP Finance Initiative Eric Usher, dikutip dari Reuters, Rabu (22/7).

Bila merujuk pada analisis Standard Chartered Bank bertajuk Scaling Circular Finance: No Time to Waste , transisi global menuju ekonomi sirkular menghadapi kesenjangan pendanaan sekitar US$6,5 triliun hingga 2035.

Laporan tersebut memperkirakan kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi sirkular di berbagai sektor mencapai US$7-14 triliun hingga 2035. Namun, pembiayaan yang telah mengalir ke sektor ini baru sekitar US$270 miliar dan diproyeksikan hanya meningkat menjadi sekitar US$563 miliar pada 2035.

Eric menjelaskan, model bisnis sirkular juga penting untuk membangun rantai pasok yang lebih tangguh di tengah meningkatnya risiko gangguan akibat konflik global. 

Ekonomi sirkular mengedepankan perancangan produk dan layanan agar material serta produk dapat digunakan lebih lama. Rantai pasok juga didesain ulang dengan memanfaatkan bahan baku terbarukan, dapat didaur ulang, atau berbasis hayati, serta memastikan proses daur ulang berlangsung secara aman.

Pendekatan ini, kata dia, tidak hanya mengurangi emisi karbon tapi tekanan terhadap keanekaragaman hayati. Eric pun menyinggung hasil studi yang menunjukkan bahwa percepatan transisi menuju ekonomi sirkular di sektor pangan dan pertanian berpotensi memulihkan kondisi alam pada 2035 hingga setara dengan kondisi tahun 2000.

Mendorong Investasi Ekonomi Sirkular

Sejalan dengan laporan UNEP, Eric menjelaskan langkah pertama yang diperlukan untuk mempercepat penerapan ekonomi sirkular adalah menciptakan pasarnya. "Dan memastikan pasar tersebut memungkinkan pelaku usaha dan investor memperoleh imbal hasil yang menarik sekaligus memperhitungkan risikonya," ujarnya.

Pemerintah, misalnya, dapat mengalihkan beban pajak dari tenaga kerja ke penggunaan sumber daya alam, menghapus subsidi yang mendorong penggunaan bahan bakar fosil maupun konsumsi produk sekali pakai, serta memanfaatkan belanja pemerintah untuk menciptakan permintaan terhadap produk dan layanan sirkular.

Pemerintah juga dapat menerapkan skema Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas pengelolaan produknya hingga akhir masa pakai. Selain itu, biaya kerusakan lingkungan dapat diinternalisasi ke dalam harga produk, misalnya melalui pajak pembuangan limbah.

Kolaborasi dengan bank-bank pembangunan yang didanai publik juga dinilai penting, antara lain melalui pembentukan fasilitas pembiayaan khusus ekonomi sirkular. Salah satu contohnya adalah Africa Circular Economy Facility yang tengah dikembangkan African Development Bank.

Namun, Eric menekankan perlunya kesepakatan bersama mengenai prinsip-prinsip sirkularitas, beserta data dan metrik yang seragam untuk mengukur dampaknya. Hal ini penting agar lembaga keuangan dapat menilai perusahaan dan rantai nilai kliennya menggunakan standar yang konsisten.

Menurut dia, taksonomi keuangan berkelanjutan yang dikembangkan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, serta Uni Eropa dan Tiongkok, maupun standar pelaporan yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB), dapat membantu membangun konsensus tersebut.

Eric menilai semakin kuat argumen bisnis dan semakin seragam pemahaman mengenai ekonomi sirkular, semakin mudah pula modal swasta mengalir ke sektor ini. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kerja sama dengan perusahaan juga dapat membantu mengidentifikasi peluang ekonomi sirkular yang layak secara komersial sehingga meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan dan layanan konsultasi perbankan.

"Pembiayaan semacam itu juga dapat mengurangi risiko portofolio. Berbagai studi menunjukkan penerapan prinsip sirkularitas oleh perusahaan berkorelasi negatif dengan risiko gagal bayar," katanya.

"Pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama mendorong inovasi, membuka pasar baru, dan menghapus insentif yang merugikan guna memastikan tersedianya modal untuk mewujudkan ekonomi sirkular," ujar Eric.