Kemenhut Usul Tambahan Rp179 M untuk Tangani Karhutla, Kemenkeu Belum Merespons
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Kehutanan telah mengajukan anggaran tambahan belanja sebesar Rp179,18 miliar melalui Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, belum ada sinyal positif yang diberikan Kementerian Keuangan.
Tambahan anggaran ini diusulkan melalui surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan pada 26 Mei 2026. Tak hanya untuk pencegahan dan penanganan karhutla, surat tersebut mengajukan total usulan anggaran tambahan sebesar Rp5,03 triliun, sekaligus untuk berbagai kegiatan.
“Sampai saat ini kami belum memiliki tanggapan positif, terus terang,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (18/8).
Sementara itu, pada 13 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan kembali mengajukan tambahan anggaran belanja melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif. Total tambahan anggaran sebesar Rp704,72 miliar diajukan, dengan Rp290,90 miliar dialokasikan untuk mitigasi dan penanganan karhutla.
“Jadi kalau tambahan anggaran ini tidak bergerak, kami punya PNBP, yang seolah itu memang dialokasikan untuk kami, bisa menutupi kekurangan kami, top up kami yang sampai saat ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan,” ujar Raja Juli.
Adapun total anggaran eksisting karhutla 2026 mencapai sekitar Rp343,3 miliar, bersumber dari APBN dan mitra kerja sama internasional.
Sebanyak Rp195,5 miliar tercatat bersumber dari APBN, sementara sisanya berasal dari pendanaan result-based contribution sektor FOLU, Green Climate Fund, Korea Forest Service, BioCF-ISFL, dan Japan International Cooperation Agency.
Dengan usulan tambahan anggaran melalui dua skema tersebut, total anggaran mitigasi dan penanganan karhutla diperkirakan dapat mencapai Rp813,4 miliar.
Siapkan Tunjangan Jabatan untuk Manggala Agni
Raja Juli menjelaskan, anggaran eksisting di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di seluruh balai pengendalian karhutla.
“Terdapat 25 jenis sarpras, di antaranya pompa, selang pemadam, jet shooter, maupun untuk patroli, mobil fungsional, mobil patroli, drone sebanyak 4.856 unit,” ujar dia.
Anggaran juga dialokasikan untuk mendukung kesehatan dan keselamatan tim penanggulangan karhutla. Sebanyak Rp19,4 miliar telah dialokasikan pada 2026 untuk pos ini. Anggaran kesehatan dan keselamatan mencakup biaya medical check up, alat pelindung diri, bimtek keselamatan kerja, alat bantu pernapasan, dan lain sebagainya.
Raja Juli menambahkan, tahun ini Kementerian Kehutanan juga tengah mengajukan tunjangan jabatan untuk Manggala Agni, yaitu tim penanggulangan karhutla di bawah Kementerian Kehutanan.
“Secara prosedur pengajuan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB, sudah selesai, kemudian saat ini sedang berproses di Kemensetneg untuk menunggu terbitnya perpres terkait tunjangan jabatan Manggala Agni,” kata Raja Juli.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
