PLN: Holding Panas Bumi Harus Menghasilkan Listrik yang Terjangkau

PLN buka suara mengenai rencana pemerintah yang akan membentuk holding panas bumi. Perusahaan setrum pelat merah ini menyatakan akan mendukung rencana tersebut meskipun ada penolakan dari serikat pekerjanya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi mengatakan sebagai pelaksana mandat di bidang kelistrikan, PLN mendukung inisiasi dan rencana untuk pengembangan panas bumi melalui Holding Geothermal Indonesia (HGI).

Namun, holding panas bumi harus membentuk ekosistem bisnis yang efektif, efisien, dan memberikan added value atau nilai tambah bagi seluruh BUMN yang terlibat dalam pembentukan holding.

"Yang terpenting, pembentukan holding harus memberikan manfaat yang terbaik untuk bangsa Indonesia dengan menghasilkan tarif listrik yang terjangkau," ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (28/7).

Oleh karena itu, kajian terkait bisnis, feasibility, pengembangan dan pemanfaatan ke depan masih terus dilakukan oleh konsultan. Hal ini dilakukan agar holding yang dibentuk dapat mengakselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia.

Apalagi PLN terus mendukung transisi energi di Indonesia dengan gencar mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya yakni PLTP. Hal ini sesuai dengan Transformasi PLN dalam pilar Green yang dicanangkan sejak 21 April 2020.

Menurut dia potensi energi panas bumi di Indonesia menempati urutan kedua terbesar di dunia dengan kapasitas sekitar 25 gigawatt (GW). Indonesia menyumbang 40% cadangan potensi panas bumi di dunia, namun pemanfaatannya baru sekitar 1,9 GW. Simak databoks berikut:

"Melihat besarnya potensi tersebut diperlukan upaya terobosan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik," ujarnya.

Saat ini PLN mengoperasikan PLTP dengan total kapasitas 572 megawatt (MW) dan menghasilkan listrik 4.128 GWh. Bahkan PLTP pertama dan tertua di Indonesia yang dikelola anak usaha PLN yaitu Indonesia Power sejak 39 tahun lalu, tetap andal menghasilkan energi bersih 375 MW dan berhasil menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Menurut Agung dalam mendukung pengembangan panas bumi di Tanah Air, PLN saat ini tengah mengerjakan proyek PLTP dengan total kapasitas 360 MW dan sinergi BUMN sebesar 250 MW. Tidak hanya itu, pengembangan juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas PLTP yang telah beroperasi.

Serikat Pekerja PT. PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT. Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) menolak program holding panas bumi. Terlebih, rencana ini akan menjadikan Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai induk.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sekjen Serikat Pekerja PLN Bintoro Suryo Sudibyo menilai rencana pembentukan holding ini akan berdampak cukup besar bagi kondisi keuangan PLN ke depan. Pasalnya akan ada proses pengalihan aset milik PLN kepada PGE.

"Holdingisasi ini juga nanti ada proses jual-beli listrik, Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN. Artinya PLN akan membeli dari situ," ujar dia.

Padahal jika aset ini dikelola langsung oleh PLN, maka perusahaan setrum pelat merah ini dapat menghitung langsung besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan. Sementara jika nantinya dikelola oleh PGE, hal ini berpotensi membuat biaya yang harus dikeluarkan PLN membengkak.

Apalagi saat ini PLN juga dibebani oleh skema pembelian listrik dari pihak swasta melalui kebijakan Take or Pay. Mekanisme ini mewajibkan PLN menyerap listrik dari pembangkit IPP dengan minimal yang tertera dalam perjanjian jual beli listrik.

"PLN pakai atau tidak kami wajib untuk membeli 70% dari IPP ini. Dengan logika sederhana, kami punya aset, asetnya diberikan ke orang lain," katanya.

Menurut dia sebenarnya pihaknya tidak menolak rencana holdingisasi, namun serikat pekerja tak setuju jika PGE yang memimpin holding panas bumi. Ia meminta agar sebaiknya holding panas bumi dapat di bawah kendali PLN.

"Kalau holdingisasi nanti PLN pasti wajib beli. Di PLN sedang dikaji jadi ini berat buat PLN. Direksi gak mungkin suarakan ini. Kita harus berdiri independen," katanya