Tiga Prioritas Kementerian ESDM Kejar Target Emisi Karbon Rendah
Kementerian ESDM menetapkan tiga target dalam agenda pembangunan rendah karbon di Indonesia. Dimulai dari peningkatan bauran energi terbarukan hingga capaian untuk merealisasikan nol emisi karbon pada 2060.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Chrisnawan Anditya mengatakan setidaknya ada tiga prioritas yang harus dikejar pemerintah saat ini. Pertama, target jangka pendek yakni merealisasikan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Kemudian jangka menengah, memenuhi target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebesar 29% melalui skema unconditional atau business as usual (BAU) atau 41% dengan dukungan internasional.
"Berikutnya target jangka panjang adalah net zero emission pada 2060 atau lebih cepat apabila ada dukungan pihak internasional," kata Chrisnawan dalam acara Indonesian – German Renewable Energy Day 2021 (RE Day), Selasa (30/11).
Beberapa dukungan datang dari pihak internasional, di antaranya Jerman yang memiliki kemampuan dalam pengembangan energi terbarukan. Karena itu, dia berharap, dengan teknologi yang berkembang pesat itu kebutuhan akses listrik untuk Indonesia timur dapat terpenuhi.
Meski begitu, dukungan berupa pendanaan dari pihak internasional tak kalah penting dari peran teknologi itu sendiri. Terutama dalam mendukung transformasi menuju ke pengembangan energi terbarukan.
"Tidak hanya teknologi tetapi dukungan investasi bisa masuk, sehingga transisi energi menuju energi bersih dapat berjalan dengan baik," katanya.
Duta Besar Republik Jerman bagi Indonesia, Ina Lepel, menilai pandemi yang masih akan terus berlanjut di tahun depan menjadi tantangan tersendiri. Terutama dalam mencapai tujuan ekonomi masing-masing negara.
"Kami berpikir tentang bagaimana perkembangan ekonomi, dan masyarakat perlu transformasi dan tentu ada tantangan dan ini akan dihadapi oleh Jerman dan Indonesia sendiri," ujarnya.
Dia memahami Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sama di bidang kesehatan, ekonomi, dan transformasi digital. Namun pihaknya akan berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mencapai prioritas utamanya.
"Kami pun siap membantu Indonesia untuk recovery ekonomi untuk lebih hijau, melalui kerja sama dengan Bappenas," katanya.
Pemerintah Jerman sebelumnya menyatakan dukungan penuh untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan dana hibah sebesar 59,4 juta euro atau sekitar Rp 1,02 triliun untuk pengembangan sejumlah proyek di dalam negeri, di antaranya proyek pengurangan emisi karbon.
Mengutip keterangan resmi dari laman Kedutaan Besar Jerman, terdapat 16 proyek di Indonesia yang akan didanai Pemerintah Jerman.
Dari total 16 proyek, 15 proyek dibiayai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan. Sisanya oleh Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir.
Selain bidang kerja sama yang sudah terulang, ada juga beberapa bidang kerja sama bilateral baru, yang terdiri dari beberapa proyek. Terutama berkaitan dengan proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon di Indonesia.
Seperti proyek bersama tentang pembangunan infrastruktur hijau yang akan berfokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur ramah iklim. Proyek yang didanai oleh Bank Pembangunan Jerman ini akan berfokus dalam tiga sektor yakni pengelolaan limbah padat, pengelolaan air limbah, dan angkutan umum perkotaan.
