Ingin Bangun PLTN, RI Diminta Bercermin pada Kejadian Fukushima 2011
Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dinilai masih perlu pertimbangan secara matang, terutama terkait faktor keamanan dan keselamatan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan tragedi bencana nuklir Fukushima yang terjadi 11 tahun silam di Jepang merupakan cerminan bagi Indonesia bahwa teknologi PLTN sangat berisiko.
Kejadian tersebut bahkan mendorong Jepang untuk melakukan phase out dengan mempensiunkan PLTN lainnya. "Jepang yang menguasai teknologi sejak kejadian Fukushima mulai melakukan phase out PLTN," kata dia dalam Dinamika Perkembangan PLTN Pasca Kecelakaan PLTN Fukushima, Jumat (11/3).
Mantan Perdana Menteri Jepang juga berkirim surat ke Komisi Eropa untuk mempertimbangkan nuklir bagi keberlangsungan generasi mendatang. Surat tersebut menyusul adanya pembahasan mengenai perlu atau tidaknya PLTN masuk dalam green tax economy.
Adapun, seiring dengan adanya target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060, tak dipungkiri bahwa keinginan pemerintah untuk membangun PLTN semakin besar.
Bahkan Kementerian ESDM telah membentuk tim persiapan PLTN di Indonesia. "Yang jadi pertanyaan adalah ini PLTN jadi solusi untuk transisi energi dan upaya mengurangi perubahan iklim?," kata dia.
Oleh sebab itu, dia berharap supaya pemerintah dapat mengkaji kembali rencana pembangunan PLTN. Baik itu dari segi pertimbangan teknologi maupun kebijakan negara lain.
Profesor di Research Center for Nuclear Weapons Abolition di Nagasaki University, Tatsujiro Suzuki menilai dampak kecelakaan Fukushima terhadap kebijakan energi jangka panjang di Jepang cukup berpengaruh. Apalagi dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut hingga sampai saat ini masih belum selesai.
Oleh sebab itu, pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi ketergantungan dari PLTN. Namun di saat yang sama, Jepang juga menilai PLTN sebagai sumber energi yang penting dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi hijau untuk mencapai netral karbon. "Tapi peran dari PLTN di kebijakan carbon neutral sangat terbatas," ujarnya.
Suzuki mengatakan setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran dari insiden Fukushima. Salah satunya yakni dibutuhkan adanya review atau nasihat independen dalam rencana pembangunan PLTN. "Kemudian kepercayaan publik sangat penting apalagi berurusan dengan energi nuklir," kata dia.
Adapun, menurutnya saat ini struktur energi di Jepang telah mengalami perubahan. Sebelum kecelakaan, setidaknya terdapat 54 unit PLTN yang beroperasi, sementara saat ini jumlahnya hanya tinggal 10 unit. Selain itu, porsi energi nuklir di Jepang juga berkurang dari awalnya 25,9% saat ini menjadi 3,9%.
