Pemerintah Gandeng Hitachi untuk Kembangkan Teknologi Energi Bersih
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Hitachi Energy untuk mengembangkan teknologi energi bersih dengan menandatangani Letter of Intent (LoI).
Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Regional Head South Asia Hitachi Energy N Venu di Jakarta, Senin (19/6).
Dadan dalam laporannya mengatakan bahwa LoI antara Kementerian ESDM dengan Hitachi tersebut untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
“Kesepakatan yang dijalin kedua belah pihak adalah dengan transfer pengetahuan, studi bersama hingga solusi pengembangan teknologi khususnya dalam bidang infrastruktur kelistrikan,” kata Dadan.
Usai menyaksikan penandatanganan, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan pada 2060 diprediksi kebutuhan listrik di Indonesia mencapai 1,942 terrawat hour (TWh).
Untuk menyuplai kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membuat peta jalan untuk membangun pembangkit tenaga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 700 gigawatt (GW) hingga 2060.
“Untuk mencapai hal tersebut, kami membutuhkan support dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh stakeholder,” kata Arifin.
Ia mengatakan tantangan besar dalam penyediaan tenaga listrik EBT adalah infrastruktur kelistrikan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber energi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan program nasional supergrid untuk menyambungkan antar pulau di Indonesia, khususnya di pulau-pulau besar di Indonesia. “Sekarang kami sedang berusaha menyambungkan dari Pulau Sumatera bagian utara hingga Pulau Jawa bagian timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arifin menambahkan, untuk mempercepat program tersebut dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder baik nasional maupun internasional, salah satunya dengan Hitachi Energy.
Menurutnya, Hitachi Energy merupakan salah satu perusahaan yang memiliki teknologi dan transformasi digital yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi.
Sementara itu, CEO Hitachi Energy Claudio Facchin mengatakan Hitachi Energy mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di mana percepatan transisi energi merupakan kunci menuju net zero emission (NZE) dan mengatasi darurat iklim.
“Kami sangat senang dapat mempererat hubungan jangka panjang kami di Indonesia dan mendukung pemerintah untuk mencapai target-target ambisiusnya,” kata Facchin.
Dia membeberkan fokus area dari kolaborasi teknis ini meliputi integrasi energi terbarukan, interkonektor, kualitas daya, teknologi grid edge serta solusi digital untuk menangani kompleksitas pasokan dan permintaan listrik yang baru
“Ini adalah contoh kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan energi yang berkelanjutan di masa depan untuk semua orang,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Hitachi Energy telah hadir sejak 1980 untuk mendukung infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Hitachi Energy juga telah terlibat dalam beberapa proyek transisi energi di Indonesia.
Salah satu proyek tersebut yaitu menghubungkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 220 megawatt (MW) Rantau Dedap di Sumatera Selatan yang menyediakan listrik bebas karbon ke jaringan Sumatera.
Kemudian menerapkan solusi grid edge di beberapa wilayah, di antaranya microgrid di Pulau Semau, Selayar, dan Nusa Penida yang telah membantu memenuhi kebutuhan 20 persen dalam permintaan listrik selama KTT G20 lalu.
