EBT Masih Mahal, Transisi Energi Berpotensi Kerek Naik Tarif Listrik
Pemerintah tengah mendorong transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan untuk bisa mencapai target tersebut tidak mudah, apalagi transisi energi diprediksi akan menaikkan tarif listrik di Indonesia.
Komaidi mengatakan, kenaikan listrik tersebut bisa terjadi karena harga listrik dari energi baru terbarukan (EBT) akan lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik dari pembangkit listrik batu bara.
Selain itu, dia mengungkapkan, saat melakukan transisi energi sudah pasti akan ada penyesuaian biaya yang dinilai lebih mahal dari yang sudah ada sebelumnya.
“Artinya nanti biayanya akan ada adjustment, jadi biasanya akan lebih mahal. Itu sesuatu yang umum atau yang biasa karena kan memang skala bisnisnya baru masuk,“ ujar Komaidi dalam acara CNBC Indonesia, Energy Corner, dikutip Rabu (4/10).
Menurut dia, program transisi energi dalam jangka pendek atau pun menengah juga diprediksi akan membebani keuangan pemerintah dan perusahaan. Artinya, beban baru tersebut akan ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pun kepada pelaku usaha yang mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).
“Jadi kemungkinan program transisi energi itu bisa memberatkan APBN sebagai subsidi, atau dibebankan ke pelaku usaha, atau bisa juga dibebankan ke konsumen,“ kata dia.
Oleh sebab itu, Komaidi menilai beban baru tersebut seharusnya bisa dibagi secara merata pada seluruh sisi baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen. Sehingga tidak hanya membebankan satu pihak saja karena adanya program transisi energi di Indonesia untuk kepentingan bersama.
