Jokowi Akan Bujuk Cina Garap Proyek Energi Terbarukan di Indonesia
Indonesia akan meminta bantuan Cina untuk proyek energi terbarukan dan infrastruktur ketika Presiden Joko Widodo menghadiri Forum Belt and Road di Beijing, pekan ini. Kedua negara akan menjajaki kemitraan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia.
“Cina telah membuat kemajuan besar dalam pengembangan energi terbarukan dan memiliki pembangkit listrik tenaga air yang sangat besar. Jadi ada baiknya kita mengambil pelajaran dari hal tersebut,” kata Menteri BUMN Erick Thohir saat wawancara pekan lalu dikutip dari Reuters, Selasa (17/10).
Dia mengatakan, kerja sama tersebut akan sejalan dengan Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun demikian, Erick mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara mana pun yang bersedia membantu untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Namun dia menegaskan bahwa kerja sama tersebut haru sesuai dengan ketentuan Indonesia.
"Kita ingin ini sesuai dengan grand plan kita, cetak biru Indonesia, bukan cetak biru negara lain, kata Erick.
JETP Diumumkan November
Sementara itu, pemerintah Indonesia akan mengumumkan rencana investasi JETP pada November 2023. Pengumuman tersebut akan dilakukan sebelum sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang akan digelar pada 30 November, 2023 di Dubai.
“Intinya kalau semua lancar, sebelum COP28 akan launching,” ujar Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra, saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (5/10).
Dia menyampaikan, progres penyusunan rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) JETP hingga saat ini masih dalam tahap tinjauan.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menjadwalkan penyelesaian pemilihan proyek-proyek yang akan menggunakan dana Kemitraan Transisi Energi Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) pada Oktober 2023. Dengan demikian, dana JETP baru dapat digunakan secepatnya pada tahun depan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan seluruh proyek tersebut akan terangkum dalam dokumen Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif atau CIPP. Rachmat menyampaikan pemangku kepentingan kini sedang mengkurasi proyek-proyek yang akan masuk dalam CIPP.
"Bisa kami laporkan pembiayaan yang dibutuhkan lebih dari US$ 21,7 miliar atau pagu dalam JETP" kata Rachmat dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (26/9).
Untuk diketahui, dana JETP mayoritas adalah pinjaman perbankan, sedangkan porsi hibah atau grant hanya sekitar 1% atau sekitar US$ 217 juta. Rachmat menyampaikan saat ini besaran bunga dana JETP yang ditawarkan masih setara dengan pinjaman perbankan untuk kebutuhan komersial.
