Menteri ESDM Bantah Program Rice Cooker Gratis Disebut Gimmick Politik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan rice cooker gratis sebanyak 500 ribu unit kepada masyarakat yang berhak. Program ini memunculkan respons pro dan kontra dari berbagai pihak.
Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM no. 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) ke Rumah Tangga. Pemerintah menyatakan program pembagian rice cooker gratis ini merupakan upaya untuk mendorong penggunaan energi bersih di berbagai sektor, termasuk rumah tangga. Selain itu, pembagian rice cooker juga dapat mengurangi subsidi impor liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memasak.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program bantuan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan transisi energi di Indonesia. Bhima menilai program tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan politik mengingat 2024 merupakan tahun politik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Spesifikasi program rice cooker ini saya kira kental suasana politiknya. Jadi, pembagian rice cooker gratis ini hanya kebijakan populis jelang Pemilu," ujar Bhima kepada Katadata.co.id usai media briefing tentang "Gerakan Power Up Indonesia: Orang Muda Menagih Komitmen Iklim Calon Presiden" di Jakarta, Kamis (19/10).
Bhima menjelaskan program pembagian rice cooker gratis itu bukan solusi atas permasalahan transisi energi. Pasalnya, program tersebut tidak menyasar kepada masyarakat miskin yang lebih membutuhkan, sehingga subsidi tersebut termasuk salah sasaran.
"Yang menikmati salah sasaran, bukan orang miskin. Makanya, harus ada pembatasan subsidi untuk kelas menengah atas," kata Bhima.
Menurut dia, apabila tujuan pemerintah dalam pembagian rice cooker gratis untuk mengurangi subsidi impor gas LPG 3 kg, seharusnya anggaran yang ada bisa digunakan untuk hal lainnya, seperti untuk membangun transmisi atau keperluan pendataan subsidi. Program ini juga tidak akan memecahkan masalah kelebihan pasokan (oversupply) listrik di Pulau Jawa.
