Kementerian BUMN Akan Sewa Kendaraan Listrik untuk Eselon I dan II
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyewa kendaraan listrik atau electric vehicle sebagai kendaraan dinas untuk seluruh pejabat eselon I dan eselon II. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi.
Erick mengatakan penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas sesuai dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022. Inpres tersebut memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional maupun kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Langkah mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle adalah yang pertama. Terobosannya adalah seluruh EV itu tidak dibeli, melainkan sewa," kata Erick di Gedung BUMN, Rabu (3/1).
Erick menjelaskan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (SBM APBN) untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.
Selain itu, Erick juga menyebut bahwa salah satu program akselerasi EBT diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sana, pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 Megawatt (MW) dan akan ditingkatkan hingga menjadi 80 MW.
