Kementerian BUMN Akan Sewa Kendaraan Listrik untuk Eselon I dan II
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyewa kendaraan listrik atau electric vehicle sebagai kendaraan dinas untuk seluruh pejabat eselon I dan eselon II. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi.
Erick mengatakan penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas sesuai dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022. Inpres tersebut memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai kendaraan dinas operasional maupun kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Langkah mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan electric vehicle adalah yang pertama. Terobosannya adalah seluruh EV itu tidak dibeli, melainkan sewa," kata Erick di Gedung BUMN, Rabu (3/1).
Erick menjelaskan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (SBM APBN) untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%.
Selain itu, Erick juga menyebut bahwa salah satu program akselerasi EBT diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sana, pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 Megawatt (MW) dan akan ditingkatkan hingga menjadi 80 MW.
Beberapa waktu yang lalu, pemerintah juga telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 Megawattpeak (MWp). Bahkan, proyek kerja sama PLN dengan Masdar itu merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20%, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," ujar Erick.
Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara. Utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marinves) telah menggunakan mobil listrik Toyota BZ4X eks KTT G20 untuk kendaraan dinas sebanyak tujuh unit. Salah satu kendaraan tersebut digunakan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Kendaraan tersebut disewa dari Toyota Astra Motor (TAM) dengan program Kinto. Program tersebut memungkinkan pengguna memakai mobil Toyota tanpa mengurus biaya kepemilikan, surat-surat, asuransi, pajak, serta perawatan dan perbaikan. Selain Toyota BZ4X, Kemenko Marinves juga menyewa enam unit Wuling Air EV sebagai mobil dinas.
