RUU EBET Kembali Dibahas 1 April 2024, Ini Poin-poinnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melanjutkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang sempat tertunda oleh Pemilu. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas, termasuk mengenai amonia sebagai energi baru dan badan khusus yang menangani energi baru terbarukan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pembahasan ini akan dilakukan pada Senin, 1 April 2024.
“Rencana kita itu, terutama RUU EBET yang menjadi tugas penting dari menteri ESDM untuk segera menyelesaikannya dan undangan DPR RI nanti, 1 April 2024 (akan dibahas kembali),” kata Eni ditemui usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, DPR RI, Senin (25/3).
Sebelumnya, pembahasan RUU EBET sempat ditunda karena penyelenggaraan Pemilu 2024. Eni mengatakan dalam pertemuan dengan Komisi VII nanti pemerintah akan membahas beberapa hal yang belum disepakati.
Berikut ini poin-poin yang bakal dibahas dalam RUU EBET:
- Eni mengatakan RUU EBET akan memasukkan amonia sebagai energi baru. Amonia merupakan salah satu bahan kimia yang dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran langsung maupun dalam sel bahan bakar dan sebagai pembawa hidrogen. Pembakaran hidrogen dan amonia disebut tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dapat menggantikan energi fosil.
- Pembentukan badan pengelola khusus yang menangani energi terbarukan yang diusulkan Komisi VII DPR RI. “Sudah dicantumkan (di pasal RUU EBET) bahwa badan itu dikelola di bawah Kementerian Keuangan. Jadi, mungkin ada kesepakatan sedikit nanti,” ucapnya.
- Selanjutnya, dalam pertemuan nanti akan dibahas juga perihal kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di dalam RUU EBET. TKDN ini digunakan untuk proyek-proyek pengembangan EBET di Indonesia sehingga harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- Terakhir, Eni mengatakan pihaknya juga akan membahas power wheeling. Power wheeling merupakan mekanisme yang dapat mentransfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara secara langsung.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno membenarkan bahwa RUU EBET akan dibahas bersama Kementerian ESDM pada awal April 2024.
