Bangun Energi Nuklir, Pemerintah Lebih Fokus pada SMR Berkapasitas kecil
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus untuk membangun reaktor nuklir skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) dibandingkan reaktor nuklir skala besar. Pembangunan energi nuklir tersebut dinilai dibutuhkan untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Mungkin SMR ya karena untuk skala besar belum ada area yang bisa memanfaatkannya secara penuh," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (8/8)
Arifin mengatakan, saat ini pemerintah sudah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2040 yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).
"Nuklir memang perlu buat kita ke depan. Kita juga sudah menyiapkan rencana untuk pemakaian energi nuklir itu kita rencanakan beyond 2040," ujarnya.
Meski begitu, pemerintah tidak menutup kemungkinan memanfaatkan energi nuklir lebih cepat dari 2040 yang tertuang Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang dilakukan pembahasan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).
"Kalau memang teknologinya aman, komersial kompetitif, kenapa enggak," ucapnya.
Target On Grid 2033
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan on grid atau masuk ke sistem jaringan listrik utama pada 2033. Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah memberikan kuota sebesar 250 megawatt (MW) untuk PLTN perdana di Indonesia tersebut.
Eniya mengatakan,pemerintah Indonesia tengah menyusun Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai salah satu syarat pembangunan PLTN. Organisasi tersebut diketuai oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Nah struktur di bawahnya ini yang sekarang sedang didiskusikan, nanti kita konsolidasikan di dalam perpres," ujar Eniya dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).
Eniya mengatakan, pemerintah membuka pintu kepada siapa saja yang ingin menanamkan dananya untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Hal itu termasuk perusahaan asal Amerika, Thorcon yang saat ini sudah melakukan penelitian nuklir di Indonesia.
Menurut Eniya, pembangunan PLTN juga menghadapi tantangan sosial karena mendapatkan sejumlah penolakan dari warga. Namun, ia meyakini isu negatif terkait PLTN sudah mulai memudar di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data yang ada terdapat peningkatan penerimaan masyarakat akan penerapan energi nuklir di Indonesia.
"Jadi setiap tahun ada perhitungan untuk penerimaan masyarakat (akan nuklir) itu sudah naik sampai 75%," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, PLTN masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang digodok Dewan Energi Nasional (DEN).
Di draf RPP KEN kapasitas PLTN yang beroperasi di 2032 sebesar 200 megawatt (MW). Nantinya, Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060 oleh pemerintah.
Dalam pembaruan PP KEN DEN menyebut pembangkit nuklir akan setara dengan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya, bukan sebagai pilihan terakhir.
