Komitmen Investasi Belum Tercapai, Realisasi Bauran EBT Baru 13,9%
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga semester I 2024 baru sebesar 13,9%. Rendahnya bauran EBT ini disebabkan beberapa faktor, termasuk rendahnya investasi dan komitmen investasi yang belum berjalan.
Eniya mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bauran EBT di Indonesia berjalan lambat, salah satunya adalah mengenai target investasi yang belum tercapai. Faktor lainnya adalah belum tercapainya komitmen investasi dan pembangunan infrastruktur pada sektor EBT di Indonesia.
"Karena investasi belum tercapai, lalu komitmen jalankan investasi, dan infrastruktur yang masih kita dorong," ujarnya.
Indonesia Butuh Investasi Rp 219 Triliun
Indonesia perlu meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT) menjadi 8,2 Gigawatt (GW) pada 2025 untuk mengejar target bauran EBT 21% pada 2025. Penigkatan kapasitas tersebut membutuhkan investasi US$ 14,2 miliar atau setara dengan Rp 219 triliun.
Realisasi investasi subsektor EBTKE hingga semester I mencapai US$580 juta (Rp 8,96 triliun) atau 46,8% dari target 2024 sebesar US$1,23 miliar (Rp 19,01 triliun).
Menurutnya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan. Akan tetapi, hal itu memerlukan dana investasi yang sangat besar. Ada beberapa sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaannya mencukupi bahkan melimpah, misalnya tenaga surya 3.294 GW, angin 155 GW, air 95 GW, arus laut 63 GW, bahan bakar nabati 57 GW, dan panas bumi 23 GW.
Eniya mengatakan, Kementerian ESDM sudah menawarkan pengembangan energi panas bumi pada sejumlah investor. Panas bumi memiliki potensi tinggi karena kapasitasnya besar hingga mencapai 23,6 GW. Namun yang baru termanfaatkan hanya 2,6 GW atau sekitar 11%.
"Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang dikembangkan. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," ucapnya.
Pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gunung Lawu dengan kapasitas kurang lebih sebesar 195 Megawatt (MW), Sipoholo Ria-Ria kurang lebih 35 MW, dan Cubadak - Panti kurang lebih 30 MW.
Selain itu, pemerintah juga akan melelang dua Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Pertama, WKP di Telaga Ranu dengan potensi kurang lebih 85 MW. Kedua, WKP Wapsalit dengan potensi kurang lebih 46 MW.
"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," ujarnya.
