PLN dan Pertamina Geothermal Bentuk Konsorsium Kembangkan Dua PLTP
PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menandatangani perjanjian konsorsium pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Binary Unit dan PLTP Ulubelu Binary Unit. Pengembangan panas bumi menjadi salah satu fokus utama PLN dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.
Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, mengungkapkan energi panas bumi memiliki keunggulan kestabilan yang tidak tergantung pada perubahan cuaca atau udara dibanding energi hijau lain. Oleh sebab itu, PLN IP melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan menggandeng PGE.
"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin dikutip dari siaran pers, Minggu (22/9).
Edwin menjelaskan, kerja sama antara PLN IP dengan PGE meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (binary unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) milik PGE dengan potensi kapasitas mencapai 230 Mega Watt (MW). Di lokasi tersebut, konsorsium PLN IP dan PGE akan membangun PLTP Ulubelu Binary Unit berkapasitas 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit berkapasitas 15 MW.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN maupun pihak swasta di Indonesia untuk pengembangan panas bumi. Kerja sama antara PLN IP dan PGE ini merupakan langkah nyata dalam upaya mendorong peningkatan bauran EBT di tanah air.
"Transisi energi tidak bisa dicapai sendirian, perlu ada kolaborasi dan sinergi," kata dia.
Adapun penandatanganan perjanjian konsorsium telah dilakukan bersamaan dengan helaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pengembangan panas bumi belum optimal jika menimbang potensinya yang sangat melimpah. Indonesia memiliki potensi geothermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia. Namun, saat ini hanya 11 persen yang termanfaatkan.
Meski demikian, dia mengatakan, pemanfaatan energi panas bumi dinilai krusial dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam transisi energi.
"Kita harus segera membenahi proses perizinan yang memakan waktu hingga enam tahun agar investor dapat berkontribusi lebih cepat dalam menyediakan tambahan listrik hijau," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, saat ini PLN dan pihak-pihak lain telah terlibat aktif dalam pengembangan energi panas bumi. Ia berharap ke depannya semakin banyak potensi panas bumi yang bisa dioptimalkan sekaligus untuk menjawab tantangan trilema energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, energi panas bumi memiliki tren pertumbuhan yang cukup baik dalam 10 tahun terakhir di mana kapasitasnya telah meningkat 2 kali lipat.
"Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional," ujar Bahlil.
Bahlill mengatakan, Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan untuk pengembangan panas bumi melalui dukungan regulasi dan percepatan proses perizinan. Menurutnya, selama ini pengembangan panas bumi mengalami hambatan dari sisi waktu pengembangan yang cukup lama.
