Kebutuhan Pembangkit Listrik Fosil Akan Naik 160% Meski Prabowo Tambah EBT 75 GW
Kebutuhan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil akan meningkat 160%, meskipun Presiden Prabowo Subianto berhasil mencapai target menambah kapasitas pebangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) 75 gigawatt (GW). Presiden Prabowo membutuhkan target pembangkit listrik EBT yang lebih ambisius jika ingin menyetop seluruh pembangit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 2040.
Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk menghapus penggunaan bahan bakar fosil dari sektor pembangkit pada 2040. Analis CREA, Katherine Hasan mengatakan hal itu dapat menjadi titik balik bagi Indonesia memasuki momen penting transisi energi.
"Upaya nasional dan dukungan internasional yang sejalan dengan visi ini akan membawa manfaat luar biasa bagi semua warga negara - tidak hanya dari investasi besar dalam pengembangan energi bersih, tetapi juga keuntungan langsung dari peningkatan kualitas udara," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11).
Namun, Katherine mengatakan, target menambah listrik EBT 75 GW belum bisa menggantikan penyediaan listrik dari pembangkit listrik berbasis batubara, minyak bumi, dan gas alam selama periode ini. Berdasarkan kajian CREA, Indonesia paling tidak membutuhkan tambahan energi terbarukan 210 GW, jika ingin menyetop seluruh PLTU pada 2040.
Dia mengatakan, proyeksi pertumbuhan permintaan listrik diperkirakan meningkat dari 267 GW pada 2022, menjadi 704 GW pada 2040. Itu berarti, kebutuhan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil akan meningkat sebesar 160%, meskipun Presiden Prabowo berhasil membangun listrik EBT 75 GW.
"Target tambahan 75 GW energi terbarukan dan 5 GW nuklir pada tahun 2040 yang diumumkan baru-baru ini hanya akan menghasilkan listrik bebas fosil sebesar sekitar 35% dari proyeksi kebutuhan listrik nasional," ujar Katherine.
Analis Utama di CREA, Lauri Myllyvirta, mengatakan komitmen Indonesia untuk menghentikan semua pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar fosil lainnya dalam waktu 15 tahun adalah tujuan yang benar-benar mengagumkan.
Namun, CREA menyarankan pemerintah Prabowo memastikan rencananya selaras dengan peta jalan investasi pembangkit on-grid yang tertera di dalam dokumen Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP).
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pembangunan pembangkit EBT menunjukkan kebutuhan total investasi energi bersih yang lebih besar dari target yang baru-baru ini disampaikan yang hanya sebesar 75 GW